Unit 3 dari 6, sekitar 30 menit
Pengesahan di Indonesia
Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional. Di Indonesia, UU 24/2000 membaginya menjadi dua jalur. Perjanjian yang menyangkut materi tertentu, seperti kedaulatan, batas wilayah, hak asasi manusia, atau pinjaman luar negeri, disahkan dengan undang-undang dan memerlukan persetujuan DPR. Perjanjian lain disahkan dengan keputusan presiden, yang dalam praktik kini berbentuk peraturan presiden, dan DPR hanya menerima salinannya untuk dievaluasi. Sejak Putusan MK 13/PUU-XVI/2018, daftar materi itu tidak lagi dibaca tertutup: perjanjian yang memenuhi kriteria Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 juga memerlukan persetujuan DPR.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan perbedaan antara tanda tangan, pengesahan di dalam negeri, dan pernyataan keterikatan ke luar negeri.
- Menentukan apakah suatu perjanjian disahkan dengan undang-undang atau dengan peraturan presiden berdasarkan Pasal 10 dan 11 UU 24/2000.
- Menjelaskan peran DPR dalam pengesahan, termasuk kaitan dengan Pasal 11 UUD 1945 dan Putusan MK 13/PUU-XVI/2018.
Yang dibahas
- Mengapa pengesahan diperlukan
- Dua jalur: undang-undang dan peraturan presiden
- Enam materi yang harus diatur undang-undang
- Prosedur pengesahan
- Peran DPR dan Putusan MK 13/PUU-XVI/2018
- Akibat dan perubahan setelah pengesahan
- Contoh kasus: Perjanjian perdagangan dengan Negara Teluk Perak
Contoh soal
Manakah gambaran yang tepat tentang pengesahan perjanjian internasional di Indonesia?
- A. Pengesahan sama dengan penandatanganan oleh Menteri Luar Negeri.
- B. Pengesahan memerlukan dasar hukum dalam negeri dan pernyataan keterikatan kepada pihak lain.
- C. Pengesahan selalu dilakukan dengan undang-undang untuk setiap perjanjian.
- D. Pengesahan hanya diperlukan bila DPR meminta.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Penandatanganan adalah tahap pembuatan naskah, bukan pengesahan.
- B. Benar
- Pengesahan berwajah dua: ke dalam dan ke luar.
- C. Kurang tepat
- Pasal 11 UU 24/2000 mengenal jalur lain.
- D. Kurang tepat
- Pengesahan dipersyaratkan oleh perjanjian dan hukum, bukan oleh permintaan DPR.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Pengesahan
- Perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada perjanjian dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan, atau persetujuan.
- Undang-undang pengesahan
- Undang-undang yang mengesahkan perjanjian bermateri Pasal 10 UU 24/2000 dengan persetujuan DPR.
- Keputusan presiden (dalam praktik kini peraturan presiden)
- Bentuk pengesahan untuk perjanjian di luar materi Pasal 10.
- Piagam pengesahan
- Dokumen yang ditandatangani Menteri dan dipertukarkan atau disimpan sebagai pernyataan keterikatan.
- Lembaga pemrakarsa
- Lembaga negara atau pemerintah yang menginginkan perjanjian dan menyiapkan dokumen pengesahan.
- Prosedur sederhana
- Pengesahan perubahan teknis administratif melalui pemberitahuan tertulis atau penyimpanan pada pihak penyimpan.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 11
- UU 24/2000 Perjanjian Internasional: Pasal 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2
- UU 12/2011 Pembentukan Peraturan: Pasal 7, 10
- UU 37/1999 Hubungan Luar Negeri: Pasal 6
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.