Unit 6 dari 6, sekitar 30 menit
Praktik Indonesia
Indonesia menerapkan hukum perjanjian internasional lewat tiga contoh. Ekstradisi, yang diatur UU 1/1979, menyerahkan orang yang dicari kepada negara peminta dengan syarat dan alasan penolakan yang ketat; keputusan akhir ada pada Presiden setelah pengadilan memeriksa. Bantuan hukum timbal balik, yang diatur UU 1/2006, membantu pembuktian perkara pidana tanpa menyerahkan orang. Perjanjian batas laut, seperti dengan Singapura, disahkan dengan undang-undang karena menyangkut wilayah. Penandatanganan perjanjian belum mengikat Indonesia; pengesahan yang membuatnya mengikat.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan syarat, pengecualian, dan prosedur ekstradisi menurut UU 1/1979 serta peran perjanjian dalam ekstradisi.
- Membedakan ekstradisi dari bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana menurut UU 1/2006.
- Menjelaskan mengapa perjanjian ekstradisi dan perjanjian batas maritim disahkan dengan undang-undang, dan menerapkan perbedaan penandatanganan dan pengesahan pada contoh nyata.
Yang dibahas
- Ekstradisi dan dasarnya
- Kejahatan yang dapat diekstradisi dan pengecualiannya
- Alasan penolakan permintaan
- Prosedur ekstradisi
- Bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana
- Perjanjian ekstradisi dan batas maritim sebagai perjanjian yang disahkan
- Contoh kasus: Permintaan ekstradisi dari Republik Varnia
Contoh soal
Indonesia menerima permintaan ekstradisi dari negara yang tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Bagaimana posisi hukumnya?
- A. Permintaan harus ditolak karena ekstradisi hanya sah berdasarkan perjanjian.
- B. Ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik jika kepentingan Indonesia menghendakinya.
- C. Indonesia wajib mengabulkan karena hubungan baik menimbulkan kewajiban hukum.
- D. Pengadilan negeri memutus langsung penyerahan orangnya.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 2 ayat (2) UU 1/1979 membolehkan ekstradisi atas dasar hubungan baik bila belum ada perjanjian.
- B. Benar
- Ini bunyi Pasal 2 ayat (2) UU 1/1979; keputusannya bersifat kebijakan.
- C. Kurang tepat
- Hubungan baik hanya membuka kemungkinan; tidak menimbulkan kewajiban mengabulkan.
- D. Kurang tepat
- Pengadilan hanya menetapkan dapat tidaknya diekstradisikan; keputusan ada pada Presiden.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Ekstradisi
- Penyerahan seseorang oleh satu negara kepada negara peminta untuk diadili atau menjalani pidana atas kejahatan di yurisdiksi negara peminta.
- Kriminalitas ganda
- Syarat bahwa perbuatan merupakan kejahatan menurut hukum kedua negara.
- Asas kekhususan
- Orang yang diserahkan hanya dituntut atas kejahatan yang dimintakan, kecuali dengan izin.
- Non bis in idem
- Larangan mengadili seseorang dua kali untuk perbuatan yang sama.
- Bantuan timbal balik
- Kerja sama antarnegara dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pidana tanpa menyerahkan orang.
- Resiprositas
- Prinsip timbal balik, bantuan diberikan dengan harapan diperlakukan sama.
- Pengesahan
- Tindakan nasional yang membuat negara terikat pada perjanjian yang telah ditandatangani.
Dasar hukum
- UU 1/1979 Ekstradisi: Pasal 1, 2, 5, 7, 13, 24, 31, 22, 36, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 27, 32, 33, 34
- UU 1/2006 Bantuan Timbal Balik: Pasal 3, 4, 6, 5, 8, 9, 12
- UU 24/2000 Perjanjian Internasional: Pasal 10
- UU 5/2023 ekstradisi RI–Singapura: Pasal 1
- UU 19/2025 ekstradisi RI–Rusia: Pasal 1
- UU 1/2017 batas laut RI–Singapura: Pasal 1
- UU 43/2008 Wilayah Negara: Pasal 5
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.