Unit 6 dari 6, sekitar 30 menit

Praktik Indonesia

Indonesia menerapkan hukum perjanjian internasional lewat tiga contoh. Ekstradisi, yang diatur UU 1/1979, menyerahkan orang yang dicari kepada negara peminta dengan syarat dan alasan penolakan yang ketat; keputusan akhir ada pada Presiden setelah pengadilan memeriksa. Bantuan hukum timbal balik, yang diatur UU 1/2006, membantu pembuktian perkara pidana tanpa menyerahkan orang. Perjanjian batas laut, seperti dengan Singapura, disahkan dengan undang-undang karena menyangkut wilayah. Penandatanganan perjanjian belum mengikat Indonesia; pengesahan yang membuatnya mengikat.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan syarat, pengecualian, dan prosedur ekstradisi menurut UU 1/1979 serta peran perjanjian dalam ekstradisi.
  • Membedakan ekstradisi dari bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana menurut UU 1/2006.
  • Menjelaskan mengapa perjanjian ekstradisi dan perjanjian batas maritim disahkan dengan undang-undang, dan menerapkan perbedaan penandatanganan dan pengesahan pada contoh nyata.

Yang dibahas

  1. Ekstradisi dan dasarnya
  2. Kejahatan yang dapat diekstradisi dan pengecualiannya
  3. Alasan penolakan permintaan
  4. Prosedur ekstradisi
  5. Bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana
  6. Perjanjian ekstradisi dan batas maritim sebagai perjanjian yang disahkan
  7. Contoh kasus: Permintaan ekstradisi dari Republik Varnia

Contoh soal

Indonesia menerima permintaan ekstradisi dari negara yang tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Bagaimana posisi hukumnya?

  1. A. Permintaan harus ditolak karena ekstradisi hanya sah berdasarkan perjanjian.
  2. B. Ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik jika kepentingan Indonesia menghendakinya.
  3. C. Indonesia wajib mengabulkan karena hubungan baik menimbulkan kewajiban hukum.
  4. D. Pengadilan negeri memutus langsung penyerahan orangnya.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Pasal 2 ayat (2) UU 1/1979 membolehkan ekstradisi atas dasar hubungan baik bila belum ada perjanjian.
B. Benar
Ini bunyi Pasal 2 ayat (2) UU 1/1979; keputusannya bersifat kebijakan.
C. Kurang tepat
Hubungan baik hanya membuka kemungkinan; tidak menimbulkan kewajiban mengabulkan.
D. Kurang tepat
Pengadilan hanya menetapkan dapat tidaknya diekstradisikan; keputusan ada pada Presiden.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Ekstradisi
Penyerahan seseorang oleh satu negara kepada negara peminta untuk diadili atau menjalani pidana atas kejahatan di yurisdiksi negara peminta.
Kriminalitas ganda
Syarat bahwa perbuatan merupakan kejahatan menurut hukum kedua negara.
Asas kekhususan
Orang yang diserahkan hanya dituntut atas kejahatan yang dimintakan, kecuali dengan izin.
Non bis in idem
Larangan mengadili seseorang dua kali untuk perbuatan yang sama.
Bantuan timbal balik
Kerja sama antarnegara dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pidana tanpa menyerahkan orang.
Resiprositas
Prinsip timbal balik, bantuan diberikan dengan harapan diperlakukan sama.
Pengesahan
Tindakan nasional yang membuat negara terikat pada perjanjian yang telah ditandatangani.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.