Unit 2 dari 14, sekitar 28 menit
Asas legalitas dan hukum yang hidup
Pasal 1 KUHP menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana kecuali atas kekuatan peraturan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan, dan menyatakan analogi dilarang dalam menetapkan tindak pidana. Pasal 2 membuka tempat bagi hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu hukum adat, dengan syarat ketat: berlaku di tempat hukum itu hidup, tidak diatur KUHP, dan sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, serta asas hukum umum bangsa-bangsa. PP 55/2025 mengatur kriteria dan tata caranya melalui peraturan daerah. Pengakuan ini diperdebatkan, sehingga mahasiswa perlu menguasai argumen kedua sisi.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan asas legalitas dan larangan analogi menurut Pasal 1 KUHP serta turunannya.
- Menguraikan syarat berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat menurut Pasal 2 KUHP dan PP 55/2025.
- Menilai argumen pendukung dan pengkritik pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat.
Yang dibahas
- Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1)
- Larangan analogi dalam Pasal 1 ayat (2)
- Hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Pasal 2
- PP 55/2025 dan kriteria tindak pidana adat
- Dari adat menjadi peraturan daerah
- Perdebatan pendukung dan pengkritik
- Contoh kasus: Hutan keramat di Desa Sukamaju
Contoh soal
Menurut penjelasan Pasal 1 ayat (1) KUHP, ancaman pidana dapat lahir dari...
- A. peraturan menteri dan kebiasaan setempat.
- B. putusan hakim terdahulu saja.
- C. undang-undang dan peraturan daerah.
- D. peraturan presiden.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Penjelasan hanya menyebut undang-undang dan peraturan daerah.
- B. Kurang tepat
- Yurisprudensi bukan sumber ancaman pidana menurut penjelasan itu.
- C. Benar
- Itulah yang dimaksud peraturan perundang-undangan dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1).
- D. Kurang tepat
- Penjelasan tidak menyebut peraturan presiden.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Asas legalitas
- Asas bahwa perbuatan hanya dapat dipidana atas dasar peraturan yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- Analogi
- Memberlakukan ketentuan pidana pada peristiwa yang tidak diatur dengan menyamakannya dengan peristiwa yang diatur; dilarang dalam menetapkan tindak pidana.
- Lex certa
- Tuntutan bahwa rumusan pidana harus cukup jelas.
- Hukum yang hidup dalam masyarakat
- Hukum adat yang menentukan bahwa perbuatan tertentu patut dipidana.
- Tindak pidana adat
- Tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat.
- Kewajiban adat
- Sanksi tindak pidana adat berupa pemenuhan kewajiban menurut adat setempat.
- Masyarakat hukum adat
- Kelompok masyarakat yang turun-temurun bermukim di wilayah tertentu dengan sistem nilai dan hukumnya sendiri.
Dasar hukum
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 1, 2, 12, 147, 476, 622
- PP 55/2025 Hukum yang Hidup dalam Masyarakat: Pasal 1, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23
- KUHP lama (WvS): Pasal 1
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.