Unit 1 dari 14, sekitar 25 menit
Pengertian, fungsi, dan sejarah
Hukum pidana adalah seperangkat aturan tentang perbuatan yang dilarang disertai ancaman sanksi, syarat menjatuhkan sanksi itu, dan cara pelaksanaannya. Indonesia lama memakai Wetboek van Strafrecht warisan kolonial yang dinyatakan berlaku melalui UU 1/1946. Sejak 2 Januari 2026 berlaku KUHP Nasional (UU 1/2023, disesuaikan UU 1/2026). Buku Kesatu memuat aturan umum, Buku Kedua memuat tindak pidananya. Pasal 187 membuat sebagian besar aturan umum itu berlaku juga bagi undang-undang pidana lain, kecuali undang-undang menentukan lain.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan pengertian dan fungsi hukum pidana, serta perbedaan hukum pidana materiil dan formil.
- Menguraikan perjalanan hukum pidana Indonesia dari WvS ke KUHP Nasional.
- Memetakan struktur Buku Kesatu dan Buku Kedua serta menerapkan Pasal 187 terhadap undang-undang di luar KUHP.
Yang dibahas
- Pengertian dan fungsi hukum pidana
- Pelindung masyarakat sekaligus pembatas negara
- Dari Wetboek van Strafrecht ke UU 1/1946
- Lahirnya KUHP Nasional
- Struktur Buku Kesatu dan Buku Kedua
- Buku Kesatu berlaku bagi undang-undang di luar KUHP
- Contoh kasus: Pasal korupsi lama dalam dakwaan baru
Contoh soal
Seorang mahasiswa menyusun daftar: rumusan larangan membunuh, syarat bahwa pelaku harus bersalah, dan tata cara penahanan tersangka. Manakah yang termasuk hukum pidana formil?
- A. Rumusan larangan membunuh.
- B. Syarat bahwa pelaku harus bersalah.
- C. Tata cara penahanan tersangka.
- D. Ancaman pidana penjara untuk pembunuhan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Rumusan larangan adalah isi hukum pidana materiil.
- B. Kurang tepat
- Syarat pertanggungjawaban pelaku adalah hukum pidana materiil.
- C. Benar
- Cara memproses perkara, termasuk penahanan, diatur hukum acara pidana atau hukum pidana formil.
- D. Kurang tepat
- Ancaman sanksi termasuk hukum pidana materiil.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Hukum pidana materiil
- Aturan tentang perbuatan yang dapat dipidana, syarat pertanggungjawaban, dan jenis sanksinya.
- Hukum pidana formil
- Aturan acara untuk menyidik, menuntut, mengadili, dan melaksanakan putusan pidana.
- Ius poenale
- Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu kumpulan aturan pidana yang berlaku.
- Ius puniendi
- Hukum pidana dalam arti subjektif, yaitu kewenangan negara untuk memidana.
- Ultimum remedium
- Asas bahwa pidana dipakai sebagai sarana terakhir.
- Wetboek van Strafrecht
- Kitab hukum pidana kolonial Belanda yang menjadi dasar KUHP lama.
- Pasal penghubung (bridging articles)
- Pasal dalam KUHP yang menghubungkannya dengan undang-undang tindak pidana khusus.
Dasar hukum
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.