Unit 1 dari 8, sekitar 28 menit
Konsep dan kedudukan
Setelah KUHP baru berlaku, hukum pidana khusus tidak lagi berdiri terpisah dari kodifikasi. Ketentuan umum Buku Kesatu berlaku juga bagi undang-undang lain, aturan pidana khusus tetap didahulukan atas aturan umum, dan lima kelompok kejahatan besar kini punya rumusan inti di dalam KUHP: pelanggaran HAM berat, terorisme, korupsi, pencucian uang, dan narkotika. Undang-undang sektoral tetap hidup untuk hukum acara, lembaga, dan ketentuan lain yang tidak dicabut. Pasal-pasal yang dicabut diganti rujukannya ke KUHP, dan ancaman pidana disesuaikan dengan sistem pidana KUHP.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan hubungan Buku Kesatu KUHP dengan undang-undang pidana di luar KUHP.
- Menerapkan asas aturan khusus mengesampingkan aturan umum pada kasus sederhana.
- Menelusuri pasal sektoral yang kini dialihkan ke pasal KUHP.
Yang dibahas
- Mengapa ada tindak pidana khusus
- Aturan khusus mengesampingkan aturan umum
- Buku Kesatu berlaku bagi undang-undang lain
- Bab tindak pidana khusus sebagai pasal penghubung
- Pencabutan oleh Pasal 622 dan pengalihan rujukan
- Penyesuaian ancaman pidana dan kategori denda
- Contoh kasus: Dua pasal untuk satu perbuatan
Contoh soal
Manakah yang termasuk ciri undang-undang tindak pidana khusus menurut penjelasan Pasal 187 KUHP?
- A. Selalu memuat ancaman pidana mati.
- B. Ada lembaga pendukung penegakan hukum dengan kewenangan khusus.
- C. Hanya berlaku bagi pejabat negara.
- D. Tidak boleh diadili di pengadilan umum.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Tidak semua tindak pidana khusus diancam mati; ancamannya bervariasi.
- B. Benar
- Penjelasan menyebut lembaga seperti KPK dan BNN sebagai ciri.
- C. Kurang tepat
- Subjeknya bukan dibatasi pejabat; narkotika dan terorisme dapat dilakukan siapa saja.
- D. Kurang tepat
- Pengadilan khusus seperti Tipikor justru berada di lingkungan peradilan umum.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Lex specialis
- Asas bahwa aturan khusus didahulukan atas aturan umum yang mengatur hal yang sama.
- Pasal penghubung
- Rumusan inti dalam KUHP yang menghubungkannya dengan undang-undang tindak pidana khusus di luar KUHP.
- Core crime
- Rumusan tindak pidana pokok yang dimasukkan ke bab tindak pidana khusus.
- Perbarengan peraturan
- Satu perbuatan yang memenuhi lebih dari satu ketentuan pidana.
- Kategori denda
- Tingkatan besar denda yang dihitung menurut ketentuan umum KUHP.
- Pengalihan rujukan
- Penggantian nomor pasal yang dicabut dengan pasal KUHP yang menggantikannya.
Dasar hukum
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 125, 187, 603, 607, 609, 612, 620, 622, 604, 598, 599, 600, 602, 606, 608, 610, 601, 605
- UU 1/2026 Penyesuaian Pidana
- UU 20/2001 perubahan Tipikor: Pasal 12
- UU 35/2009 Narkotika: Pasal 127, 111
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.