Unit 2 dari 8, sekitar 30 menit

Korupsi

Delik korupsi inti kini dirumuskan di KUHP: memperkaya diri secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara (Pasal 603), penyalahgunaan jabatan (Pasal 604), suap (Pasal 605), dan hadiah atau janji kepada pejabat (Pasal 606). Pasal korupsi lama di UU 31/1999 yang menjadi dasar dakwaan puluhan tahun dicabut dan rujukannya dialihkan. Kerugian negara harus nyata dan dibuktikan lembaga audit. Hukum acara, pidana tambahan seperti uang pengganti, pembuktian oleh terdakwa, KPK, dan Pengadilan Tipikor tetap diatur undang-undang pemberantasan korupsi.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menguraikan unsur delik korupsi inti dalam Pasal 603 sampai 606 KUHP.
  • Menjelaskan arti kerugian negara yang nyata dan pembuktiannya.
  • Menjelaskan peran KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pembuktian terdakwa.

Yang dibahas

  1. Peta hukum korupsi setelah KUHP
  2. Unsur Pasal 603 KUHP
  3. Kerugian negara harus nyata
  4. Penyalahgunaan jabatan dan beda dengan Pasal 603
  5. Suap, hadiah, dan pidana tambahan
  6. Pembuktian, KPK, dan Pengadilan Tipikor
  7. Contoh kasus: Pengadaan alat kesehatan

Contoh soal

Ke pasal KUHP manakah rujukan Pasal 3 UU 31/1999 dialihkan?

  1. A. Pasal 603 KUHP.
  2. B. Pasal 604 KUHP.
  3. C. Pasal 605 KUHP.
  4. D. Pasal 606 ayat (1) KUHP.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Itu pengganti Pasal 2 ayat (1).
B. Benar
Pasal 622 ayat (4) huruf b mengganti rujukan Pasal 3 dengan Pasal 604.
C. Kurang tepat
Itu pengganti Pasal 5.
D. Kurang tepat
Itu pengganti Pasal 13.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Kerugian keuangan negara
Kerugian nyata atas keuangan negara yang dihitung berdasarkan pemeriksaan lembaga audit keuangan.
Memperkaya
Perbuatan yang menambah kekayaan pelaku atau pihak lain.
Sifat melawan hukum materiil
Bertentangan dengan rasa keadilan atau norma sosial meskipun tidak diatur tertulis.
Uang pengganti
Pidana tambahan berupa pembayaran sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari korupsi.
Pembuktian terbalik berimbang
Terdakwa membuktikan hartanya sah, sedangkan penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaan.
Pengadilan Tipikor
Pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum untuk perkara korupsi.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.