Unit 3 dari 8, sekitar 30 menit
Pencucian uang
Pencucian uang adalah upaya menjadikan harta hasil kejahatan tampak sah. Rumusan intinya kini ada di Pasal 607 KUHP, yang menggantikan Pasal 3, 4, dan 5 UU 8/2010. Harta yang dicuci harus berasal dari tindak pidana asal tertentu, tetapi pencucian uang dapat diproses tanpa lebih dulu membuktikan tindak pidana asalnya. PPATK menganalisis laporan transaksi dan dapat meminta penghentian sementara transaksi. Di sidang, terdakwa wajib membuktikan bahwa hartanya bukan hasil tindak pidana. Harta dapat diblokir, disita, dan dirampas, termasuk dalam keadaan tertentu setelah terdakwa meninggal.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menguraikan tiga bentuk tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 607 KUHP dan hubungannya dengan tindak pidana asal.
- Menjelaskan peran PPATK, kewajiban pelaporan, dan pembalikan beban pembuktian.
- Menjelaskan pemblokiran, penghentian sementara transaksi, dan perampasan harta.
Yang dibahas
- Tiga bentuk pencucian uang di Pasal 607 KUHP
- Tindak pidana asal dan tidak wajib dibuktikan lebih dulu
- Pihak pelapor dan PPATK
- Pembalikan beban pembuktian
- Pemblokiran, penghentian transaksi, dan perampasan
- Contoh kasus: Dari proyek ke rekening saudara
Contoh soal
Rumusan manakah yang menyasar penerima atau pengguna harta tanpa mensyaratkan tujuan menyamarkan?
- A. Pasal 607 ayat (1) huruf a.
- B. Pasal 607 ayat (1) huruf b.
- C. Pasal 607 ayat (1) huruf c.
- D. Pasal 608.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Huruf a mensyaratkan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul.
- B. Kurang tepat
- Huruf b berfokus pada perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan itu sendiri.
- C. Benar
- Huruf c menyasar penerima, penguasa, atau pengguna harta yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana.
- D. Kurang tepat
- Pasal 608 justru mengecualikan pihak pelapor tertentu dari huruf c.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Pencucian uang
- Perbuatan yang menjadikan harta hasil tindak pidana tampak berasal dari sumber sah.
- Tindak pidana asal
- Kejahatan yang menghasilkan harta yang kemudian dicuci.
- Patut diduga
- Keadaan yang membuat orang yang wajar curiga bahwa harta berasal dari kejahatan.
- PPATK
- Lembaga independen yang menganalisis laporan transaksi untuk mencegah dan memberantas pencucian uang.
- Pihak pelapor
- Pihak seperti penyedia jasa keuangan yang wajib melaporkan transaksi tertentu.
- Pembalikan beban pembuktian
- Kewajiban terdakwa membuktikan bahwa harta bukan hasil tindak pidana.
Dasar hukum
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 607, 608, 612, 622
- UU 8/2010 TPPU: Pasal 6, 7, 10, 18, 23, 39, 40, 65, 66, 67, 69, 71, 77, 78, 79
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.