Unit 5 dari 13, sekitar 32 menit

DPR dan DPD

DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan memiliki tiga fungsi: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Setiap rancangan undang-undang dibahas DPR bersama Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. DPD, yang anggotanya dipilih dari setiap provinsi, dapat mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan daerah, memberi pertimbangan atas anggaran, pajak, pendidikan, dan agama, serta mengawasi pelaksanaan undang-undang tertentu, tetapi tidak ikut memberi persetujuan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 92/PUU-X/2012 menegaskan keikutsertaan DPD dalam penyusunan program legislasi nasional di bidang kewenangannya.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan kedudukan, keanggotaan, dan fungsi DPR serta hak-hak DPR dan anggotanya menurut Pasal 19 sampai 22B dan UU MD3.
  • Menguraikan proses pembentukan undang-undang dan peran Presiden, DPR, dan DPD di dalamnya.
  • Menjelaskan kewenangan DPD menurut Pasal 22C dan 22D serta akibat Putusan MK 92/PUU-X/2012.

Yang dibahas

  1. Kedudukan dan keanggotaan DPR
  2. Tiga fungsi DPR
  3. Legislasi, dari usul sampai pengesahan
  4. Anggaran dan pengawasan
  5. Kedudukan dan keanggotaan DPD
  6. Kewenangan DPD dan Putusan MK 92/PUU-X/2012
  7. Contoh kasus: Rancangan undang-undang tentang pengelolaan sumber daya pesisir

Contoh soal

Cara anggota DPR memperoleh jabatannya menurut Pasal 19 ayat (1) adalah:

  1. A. diangkat oleh Presiden dari golongan tertentu.
  2. B. dipilih oleh MPR dalam sidang tahunan.
  3. C. dipilih melalui pemilihan umum.
  4. D. ditunjuk oleh DPD dari setiap provinsi.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Pasal 19 ayat (1) menyebut dipilih melalui pemilihan umum.
B. Kurang tepat
Anggota DPR tidak dipilih oleh MPR.
C. Benar
Itu bunyi ayat (1); susunan lebih lanjut diatur undang-undang.
D. Kurang tepat
DPD tidak menunjuk anggota DPR.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Fungsi legislasi
Peran DPR membentuk undang-undang bersama Presiden.
Hak interpelasi
Hak DPR meminta keterangan kepada Pemerintah tentang kebijakan penting dan strategis.
Hak angket
Hak DPR menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan Pemerintah.
Persetujuan bersama
Kesepakatan DPR dan Presiden yang diperlukan agar rancangan undang-undang dapat disahkan.
Program Legislasi Nasional
Daftar prioritas rancangan undang-undang yang akan dibahas.
Bikameral
Sistem perwakilan dengan dua kamar.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.