Unit 5 dari 13, sekitar 32 menit
DPR dan DPD
DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan memiliki tiga fungsi: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Setiap rancangan undang-undang dibahas DPR bersama Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. DPD, yang anggotanya dipilih dari setiap provinsi, dapat mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan daerah, memberi pertimbangan atas anggaran, pajak, pendidikan, dan agama, serta mengawasi pelaksanaan undang-undang tertentu, tetapi tidak ikut memberi persetujuan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 92/PUU-X/2012 menegaskan keikutsertaan DPD dalam penyusunan program legislasi nasional di bidang kewenangannya.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan kedudukan, keanggotaan, dan fungsi DPR serta hak-hak DPR dan anggotanya menurut Pasal 19 sampai 22B dan UU MD3.
- Menguraikan proses pembentukan undang-undang dan peran Presiden, DPR, dan DPD di dalamnya.
- Menjelaskan kewenangan DPD menurut Pasal 22C dan 22D serta akibat Putusan MK 92/PUU-X/2012.
Yang dibahas
- Kedudukan dan keanggotaan DPR
- Tiga fungsi DPR
- Legislasi, dari usul sampai pengesahan
- Anggaran dan pengawasan
- Kedudukan dan keanggotaan DPD
- Kewenangan DPD dan Putusan MK 92/PUU-X/2012
- Contoh kasus: Rancangan undang-undang tentang pengelolaan sumber daya pesisir
Contoh soal
Cara anggota DPR memperoleh jabatannya menurut Pasal 19 ayat (1) adalah:
- A. diangkat oleh Presiden dari golongan tertentu.
- B. dipilih oleh MPR dalam sidang tahunan.
- C. dipilih melalui pemilihan umum.
- D. ditunjuk oleh DPD dari setiap provinsi.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 19 ayat (1) menyebut dipilih melalui pemilihan umum.
- B. Kurang tepat
- Anggota DPR tidak dipilih oleh MPR.
- C. Benar
- Itu bunyi ayat (1); susunan lebih lanjut diatur undang-undang.
- D. Kurang tepat
- DPD tidak menunjuk anggota DPR.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Fungsi legislasi
- Peran DPR membentuk undang-undang bersama Presiden.
- Hak interpelasi
- Hak DPR meminta keterangan kepada Pemerintah tentang kebijakan penting dan strategis.
- Hak angket
- Hak DPR menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan Pemerintah.
- Persetujuan bersama
- Kesepakatan DPR dan Presiden yang diperlukan agar rancangan undang-undang dapat disahkan.
- Program Legislasi Nasional
- Daftar prioritas rancangan undang-undang yang akan dibahas.
- Bikameral
- Sistem perwakilan dengan dua kamar.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 19, 20, 20A, 21, 22A, 22B, 22C, 22D, 23, 5
- UU 17/2014 MD3: Pasal 69, 70, 71, 72, 79, 80, 249
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.