Unit 6 dari 13, sekitar 30 menit
Kekuasaan kehakiman
Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pelakunya adalah Mahkamah Agung bersama badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu, serta menjawab pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran Presiden. Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman, tetapi mengusulkan calon hakim agung dan menjaga kehormatan serta perilaku hakim.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan arti kekuasaan kehakiman yang merdeka dan siapa saja pelakunya menurut UUD 1945.
- Membedakan kewenangan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
- Menerapkan pembagian kewenangan pengujian norma pada kasus: undang-undang diuji di MK, peraturan di bawah undang-undang diuji di MA.
Yang dibahas
- Kekuasaan yang merdeka dan siapa pelakunya
- Mahkamah Agung
- Mahkamah Konstitusi dan kewenangannya
- Pengujian undang-undang dan putusan MK
- Komisi Yudisial dan hubungan antarlembaga
- Akuntabilitas peradilan yang merdeka
- Contoh kasus: Dua permohonan pengujian
Contoh soal
Manakah pernyataan yang paling tepat tentang pelaku kekuasaan kehakiman menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945?
- A. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
- B. Sebuah Mahkamah Agung dengan badan peradilan di bawahnya, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.
- C. Hanya Mahkamah Agung, sebab Mahkamah Konstitusi adalah lembaga politik.
- D. Mahkamah Agung, kejaksaan, dan kepolisian.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B sebagai badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, bukan sebagai pelakunya.
- B. Benar
- Itulah rumusan Pasal 24 ayat (2): dua puncak peradilan yang sejajar sebagai pelaku kekuasaan kehakiman.
- C. Kurang tepat
- Mahkamah Konstitusi disebut tegas sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam ayat (2).
- D. Kurang tepat
- Rancangan memasukkan kepolisian dan kejaksaan dalam bab ini tidak mencapai kesepakatan; keduanya bukan pelaku kekuasaan kehakiman.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Kekuasaan kehakiman
- Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- Kasasi
- Pemeriksaan tingkat terakhir oleh Mahkamah Agung atas penerapan hukum.
- Pengujian materiil
- Pengujian isi suatu pasal terhadap norma yang lebih tinggi.
- Pengujian formil
- Pengujian apakah pembentukan suatu undang-undang memenuhi ketentuan UUD.
- Kedudukan hukum
- Syarat pemohon sebagai pihak yang hak konstitusionalnya dirugikan.
- Final
- Putusan MK langsung berkekuatan hukum tetap tanpa upaya hukum.
- Hakim ad hoc
- Hakim sementara yang dipilih karena keahlian tertentu.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 24, 24A, 24B, 24C, 25
- UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman: Pasal 3, 25, 18, 4, 5, 1, 19
- UU 24/2003 MK: Pasal 51, 56, 57, 47, 45, 24, 12, 13
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.