Unit 7 dari 13, sekitar 30 menit
Lembaga negara lain
Selain DPR, Presiden, dan peradilan, UUD 1945 dan undang-undang membentuk lembaga lain yang menjalankan fungsi khusus. BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, lalu menyerahkan hasilnya kepada DPR, DPD, dan DPRD. TNI bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, sedangkan Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Di luar itu terdapat lembaga independen yang dibentuk undang-undang, seperti KPK dan Ombudsman, yang bekerja terlepas dari pengaruh pihak lain dalam tugasnya.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan kedudukan, tugas, dan hubungan BPK dengan lembaga perwakilan dan pemerintah menurut Pasal 23E sampai 23G UUD 1945.
- Membedakan peran TNI dan Polri dalam Pasal 30 UUD 1945.
- Menjelaskan ciri lembaga independen dan memberi contoh penerapannya pada KPK dan Ombudsman.
Yang dibahas
- BPK, pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri
- Hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya
- Tentara Nasional Indonesia
- Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Lembaga independen
- Membaca peran lembaga negara dengan benar
- Contoh kasus: Temuan pemeriksaan dana hibah daerah
Contoh soal
Siapa yang memilih anggota BPK menurut Pasal 23F ayat (1) UUD 1945?
- A. Presiden sendirian, lalu disetujui DPR.
- B. DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, lalu diresmikan Presiden.
- C. Hakim agung dari daftar yang disusun KY.
- D. Pimpinan BPK sebelumnya.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Presiden hanya meresmikan; yang memilih adalah DPR.
- B. Benar
- Itulah rumusan Pasal 23F ayat (1).
- C. Kurang tepat
- Mekanisme itu untuk hakim agung, bukan anggota BPK.
- D. Kurang tepat
- Yang dipilih dari dan oleh anggota hanyalah pimpinan BPK, bukan anggotanya.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- BPK
- Lembaga negara yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Pemeriksaan keuangan
- Pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan.
- Kerugian negara
- Kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum.
- Alat negara
- Lembaga yang menjalankan tugas negara, bukan alat golongan tertentu.
- Pertahanan dan keamanan rakyat semesta
- Sistem dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai pendukung.
- Maladministrasi
- Penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi objek pengawasan Ombudsman.
- Lembaga independen
- Lembaga yang bebas dari pengaruh pihak lain dalam menjalankan tugasnya.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 23E, 23F, 23G, 30, 22E
- UU 15/2006 BPK: Pasal 6, 7, 8, 1, 13, 10, 11
- UU 2/2002 Polri: Pasal 8, 13, 4, 5
- UU 30/2002 KPK: Pasal 3, 6
- UU 37/2008 Ombudsman: Pasal 6, 7
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.