Unit 8 dari 13, sekitar 30 menit

Pemilu dan partai politik

Pemilu dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Pesertanya adalah partai politik untuk DPR dan DPRD, perseorangan untuk DPD, dan pasangan calon yang diusulkan partai atau gabungan partai untuk presiden. Penyelenggaranya adalah komisi pemilihan umum yang nasional, tetap, dan mandiri. Partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik, penyerap aspirasi, partisipasi, dan rekrutmen politik. Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil pemilu dan pembubaran partai, dan beberapa putusannya mengubah desain pemilu.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan asas, peserta, dan penyelenggara pemilu menurut Pasal 22E UUD 1945.
  • Membedakan sistem pemilu untuk DPR dan DPRD, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden.
  • Menjelaskan kedudukan partai politik serta peran Mahkamah Konstitusi dalam desain dan sengketa pemilu.

Yang dibahas

  1. Asas dan tujuan pemilu
  2. Peserta dan penyelenggara pemilu
  3. Sistem pemilu legislatif
  4. Pemilu presiden dan syarat pencalonan
  5. Partai politik
  6. Putusan MK yang mengubah desain pemilu
  7. Contoh kasus: Partai baru dan pencalonan presiden

Contoh soal

Apa arti asas "rahasia" dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945?

  1. A. Hasil pemilu tidak diumumkan kepada publik.
  2. B. Hanya peserta pemilu tertentu yang boleh melihat daftar pemilih.
  3. C. Pilihan seorang pemilih tidak diketahui orang lain.
  4. D. Semua warga negara berhak memilih tanpa kecuali.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Rahasia menyangkut pilihan individu, bukan hasil pemilu.
B. Kurang tepat
Asas ini tidak mengatur akses daftar pemilih.
C. Benar
Itulah makna rahasia: pilihan pribadi dijaga.
D. Kurang tepat
Itu makna asas umum, bukan rahasia.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Pemilu
Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden.
Luber dan jurdil
Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Proporsional terbuka
Sistem kursi dibagi sebanding suara partai dengan pemilih dapat menandai calon.
Distrik berwakil banyak
Sistem tiap provinsi menjadi satu daerah pemilihan dengan beberapa kursi.
Ambang batas parlemen
Batas suara minimal partai agar diikutkan dalam penentuan kursi DPR.
Partai politik
Organisasi nasional yang dibentuk warga negara secara sukarela untuk memperjuangkan kepentingan politik.
DKPP
Lembaga yang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.