Unit 9 dari 13, sekitar 30 menit
Pemerintahan daerah dalam UUD
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah. Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dan menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. DPRD dipilih melalui pemilu dan kepala daerah dipilih secara demokratis. Hubungan wewenang dan keuangan pusat dan daerah diatur adil dan selaras menurut undang-undang. Negara juga mengakui daerah yang bersifat khusus atau istimewa serta masyarakat hukum adat.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan susunan daerah dan prinsip otonomi seluas-luasnya serta tugas pembantuan menurut Pasal 18 UUD 1945.
- Membedakan urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum menurut UU 23/2014.
- Menjelaskan hubungan pusat dan daerah dalam Pasal 18A serta pengakuan daerah khusus, daerah istimewa, dan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B.
Yang dibahas
- Daerah dalam negara kesatuan
- Otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan
- Urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum
- DPRD, kepala daerah, dan peraturan daerah
- Hubungan wewenang dan keuangan pusat dan daerah
- Daerah khusus, istimewa, dan masyarakat hukum adat
- Contoh kasus: Perda retribusi dan urusan daerah
Contoh soal
Mengapa otonomi daerah menurut Pasal 18 UUD 1945 tidak sama dengan federalisme?
- A. Karena daerah tidak boleh membuat peraturan sendiri.
- B. Karena provinsi adalah negara bagian.
- C. Karena otonomi dijalankan dalam sistem NKRI dengan kewenangan yang diatur undang-undang.
- D. Karena otonomi hanya berlaku untuk kabupaten, bukan provinsi.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 18 ayat (6) justru memberi hak menetapkan peraturan daerah.
- B. Kurang tepat
- Provinsi dalam NKRI adalah daerah otonom, bukan negara bagian.
- C. Benar
- Itulah ciri negara kesatuan: kewenangan daerah bersumber dari undang-undang.
- D. Kurang tepat
- Ayat (2) menyebut provinsi, kabupaten, dan kota.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Otonomi daerah
- Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.
- Desentralisasi
- Penyerahan urusan pemerintahan oleh pusat kepada daerah otonom.
- Dekonsentrasi
- Pelimpahan sebagian urusan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan instansi vertikal.
- Tugas pembantuan
- Penugasan untuk melaksanakan sebagian urusan milik pihak yang menugaskan.
- Urusan konkuren
- Urusan pemerintahan yang dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- Peraturan daerah
- Peraturan provinsi atau kabupaten/kota untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- Masyarakat hukum adat
- Kesatuan masyarakat yang diakui negara bersama hak-hak tradisionalnya sepanjang syarat Pasal 18B ayat (2) terpenuhi.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 18, 18A, 18B, 24A
- UU 23/2014 Pemerintahan Daerah: Pasal 1, 9, 10, 11, 12, 13
- UU 24/2003 MK: Pasal 51
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.