Unit 9 dari 13, sekitar 30 menit

Pemerintahan daerah dalam UUD

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah. Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dan menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. DPRD dipilih melalui pemilu dan kepala daerah dipilih secara demokratis. Hubungan wewenang dan keuangan pusat dan daerah diatur adil dan selaras menurut undang-undang. Negara juga mengakui daerah yang bersifat khusus atau istimewa serta masyarakat hukum adat.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan susunan daerah dan prinsip otonomi seluas-luasnya serta tugas pembantuan menurut Pasal 18 UUD 1945.
  • Membedakan urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum menurut UU 23/2014.
  • Menjelaskan hubungan pusat dan daerah dalam Pasal 18A serta pengakuan daerah khusus, daerah istimewa, dan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B.

Yang dibahas

  1. Daerah dalam negara kesatuan
  2. Otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan
  3. Urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum
  4. DPRD, kepala daerah, dan peraturan daerah
  5. Hubungan wewenang dan keuangan pusat dan daerah
  6. Daerah khusus, istimewa, dan masyarakat hukum adat
  7. Contoh kasus: Perda retribusi dan urusan daerah

Contoh soal

Mengapa otonomi daerah menurut Pasal 18 UUD 1945 tidak sama dengan federalisme?

  1. A. Karena daerah tidak boleh membuat peraturan sendiri.
  2. B. Karena provinsi adalah negara bagian.
  3. C. Karena otonomi dijalankan dalam sistem NKRI dengan kewenangan yang diatur undang-undang.
  4. D. Karena otonomi hanya berlaku untuk kabupaten, bukan provinsi.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Pasal 18 ayat (6) justru memberi hak menetapkan peraturan daerah.
B. Kurang tepat
Provinsi dalam NKRI adalah daerah otonom, bukan negara bagian.
C. Benar
Itulah ciri negara kesatuan: kewenangan daerah bersumber dari undang-undang.
D. Kurang tepat
Ayat (2) menyebut provinsi, kabupaten, dan kota.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Otonomi daerah
Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.
Desentralisasi
Penyerahan urusan pemerintahan oleh pusat kepada daerah otonom.
Dekonsentrasi
Pelimpahan sebagian urusan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan instansi vertikal.
Tugas pembantuan
Penugasan untuk melaksanakan sebagian urusan milik pihak yang menugaskan.
Urusan konkuren
Urusan pemerintahan yang dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Peraturan daerah
Peraturan provinsi atau kabupaten/kota untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Masyarakat hukum adat
Kesatuan masyarakat yang diakui negara bersama hak-hak tradisionalnya sepanjang syarat Pasal 18B ayat (2) terpenuhi.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.