Unit 5 dari 7, sekitar 30 menit
Tindak pidana siber
Sejak KUHP baru berlaku pada 2 Januari 2026, hukum pidana siber Indonesia berada di dua undang-undang. Pasal 622 ayat (1) huruf r KUHP mencabut sejumlah pasal pidana UU ITE, dan ayat (10) mengalihkan rujukannya ke pasal KUHP, misalnya akses ilegal ke Pasal 332 dan intersepsi ke Pasal 258. Pasal yang tidak disebut dalam daftar tetap berlaku, antara lain pencemaran nama baik Pasal 27A, pemerasan elektronik Pasal 27B, ancaman langsung kepada korban Pasal 29, dan perusakan data Pasal 32. Keadaan ini dicek per 12 November 2026.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan pembagian pasal pidana UU ITE yang dicabut dan yang masih berlaku setelah KUHP baru mulai berlaku.
- Menguraikan unsur akses ilegal, intersepsi, perusakan data, dan penghinaan melalui sistem elektronik.
- Menerapkan pasal KUHP pengganti dan pasal UU ITE yang bertahan pada kasus siber sederhana.
Yang dibahas
- Dua lapis hukum pidana siber
- Akses ilegal dan intersepsi
- Perusakan data dan sistem yang tetap di UU ITE
- Penghinaan, pemerasan, dan ancaman melalui sistem elektronik
- Ujaran kebencian, hoaks, dan kesusilaan
- Pemberatan, korporasi, dan yurisdiksi
- Contoh kasus: Raka, rekan kerja, dan data tender
Contoh soal
Pasal UU ITE manakah yang tidak termasuk daftar pencabutan Pasal 622 ayat (1) huruf r KUHP?
- A. Pasal 30 tentang akses ilegal.
- B. Pasal 29 tentang ancaman kekerasan langsung kepada korban.
- C. Pasal 47 tentang pidana intersepsi.
- D. Pasal 46 tentang pidana akses ilegal.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 30 disebut dalam daftar pencabutan dan rujukannya dialihkan ke Pasal 332 KUHP.
- B. Benar
- Pasal 29 tidak disebut dalam daftar pencabutan, sehingga tetap berlaku bersama Pasal 45B.
- C. Kurang tepat
- Pasal 47 disebut dalam daftar pencabutan; intersepsi dialihkan ke Pasal 258 ayat (2) KUHP.
- D. Kurang tepat
- Pasal 46 dicabut bersama Pasal 30 dan dialihkan ke Pasal 332 KUHP.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Intersepsi
- Mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik secara melawan hukum.
- Tanpa hak
- Tanpa kewenangan atau izin dari pihak yang berhak atas sistem atau informasi.
- Delik aduan
- Tindak pidana yang hanya dapat dituntut jika korban mengadukannya.
- Sistem pengamanan
- Pembatas akses komputer berdasarkan klasifikasi pengguna dan tingkat kewenangan.
- Pemberatan
- Penambahan ancaman pidana karena sasaran atau pelaku tertentu.
- Pengalihan rujukan
- Penggantian pasal yang dirujuk undang-undang lain dengan pasal KUHP menurut Pasal 622.
Dasar hukum
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 622, 243, 258, 332, 407, 433, 441
- UU 11/2008 ITE: Pasal 27A, 27B, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 45, 52, 37
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.