Unit 9 dari 10, sekitar 35 menit
Negara hukum dan demokrasi
Negara hukum adalah gagasan bahwa kekuasaan negara dijalankan dan dibatasi oleh hukum, bukan oleh kehendak orang yang berkuasa. Tradisi Eropa Kontinental menyebutnya rechtsstaat, dengan empat unsur menurut Stahl: hak asasi, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan administrasi. Tradisi Inggris menyebutnya rule of law; Dicey menekankan supremasi hukum dan persamaan semua orang di depan pengadilan biasa. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Indonesia negara hukum, dan sebagian ahli menyebut coraknya negara hukum Pancasila. Demokrasi adalah pemerintahan yang bersumber pada rakyat, dijalankan langsung atau lewat wakil, dan diukur secara prosedural atau substantif. Keduanya saling membutuhkan: hukum tanpa demokrasi mudah menjadi alat penguasa, demokrasi tanpa hukum mudah menjadi kekuasaan mayoritas tanpa batas.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Membandingkan konsep rechtsstaat dan rule of law beserta unsur-unsurnya menurut Stahl, Dicey, dan perkembangan sesudahnya.
- Menjelaskan makna Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan pandangan yang berbeda tentang negara hukum Pancasila.
- Membedakan model-model demokrasi dan menjelaskan mengapa negara hukum dan demokrasi saling membutuhkan.
Yang dibahas
- Gagasan negara hukum
- Rechtsstaat: dari negara penjaga malam ke negara hukum materiil
- Rule of law dan perbandingannya dengan rechtsstaat
- Negara hukum Indonesia dan negara hukum Pancasila
- Demokrasi: arti dan ukurannya
- Model-model demokrasi
- Negara hukum yang demokratis
- Contoh kasus: Pembongkaran lapak di Kota Pancaran
Contoh soal
Negara Ardana (fiktif) punya ribuan peraturan tertulis. Presidennya dapat mengubah peraturan apa pun dengan dekret kapan saja, dan tidak ada pengadilan yang boleh menguji dekret itu. Bagaimana menilai Ardana menurut gagasan negara hukum?
- A. Ardana negara hukum, karena seluruh tindakan pemerintahnya dituangkan dalam peraturan tertulis.
- B. Ardana memerintah dengan hukum sebagai alat, karena presidennya tidak terikat pada aturan yang ia buat.
- C. Ardana negara hukum materiil, karena aturannya dapat diubah dengan cepat sesuai kebutuhan.
- D. Ardana nomokrasi, karena kekuasaan presidennya bersumber pada norma yang ia tetapkan sendiri.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Banyaknya peraturan tertulis tidak cukup; yang menentukan adalah apakah penguasa sendiri terikat pada aturan itu.
- B. Benar
- Benar. Ini rule by law: aturan ada, tetapi presiden dapat mengubahnya sesuka hati dan tidak ada hakim yang dapat mengujinya.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Negara hukum materiil memberi keleluasaan bertindak, tetapi tetap dalam batas hukum dan tetap dapat diuji hakim.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Nomokrasi menempatkan norma di atas penguasa, bukan norma yang tunduk pada kehendak penguasa.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Negara hukum
- Negara yang kekuasaannya dijalankan dan dibatasi oleh hukum yang juga mengikat penguasa.
- Machtsstaat
- Negara kekuasaan, tempat kehendak penguasa menjadi ukuran terakhir tanpa batas hukum.
- Rechtsstaat
- Konsep negara hukum Eropa Kontinental yang menurut Stahl memuat hak asasi, pemisahan kekuasaan, legalitas, dan peradilan administrasi.
- Rule of law
- Konsep negara hukum tradisi Inggris yang menurut Dicey menekankan supremasi hukum dan persamaan semua orang di depan pengadilan biasa.
- Asas legalitas
- Prinsip bahwa tindakan pemerintah harus berdasar pada peraturan yang sudah ada lebih dulu.
- Freies Ermessen
- Keleluasaan pemerintah bertindak atas inisiatif sendiri demi kepentingan umum, yang tetap dibatasi hukum.
- Demokrasi perwakilan
- Demokrasi tempat rakyat memilih wakil yang memutus urusan publik atas nama mereka.
- Negara hukum yang demokratis
- Perpaduan negara hukum dan demokrasi, tempat hukum dibentuk dengan peran serta rakyat dan kedaulatan rakyat dijalankan menurut konstitusi.
Dasar hukum
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.