Unit 8 dari 10, sekitar 35 menit

Pemisahan dan pembagian kekuasaan

Kekuasaan yang menumpuk di satu tangan tidak dapat dikoreksi, karena pembuat aturan, pelaksana, dan hakimnya sama. Locke membedakan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif, dengan legislatif sebagai amanah tertinggi. Montesquieu menjadikan kekuasaan mengadili cabang tersendiri demi kebebasan warga, ajaran yang kemudian disebut trias politica. Pemisahan mutlak tidak pernah ada; yang berkembang adalah pemisahan dengan checks and balances, yaitu cabang-cabang yang saling mengendalikan. Indonesia beralih dari pembagian kekuasaan yang bertumpu pada MPR ke pemisahan kekuasaan horizontal: DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, Presiden menjadi co-legislator, dan Mahkamah Konstitusi dapat menguji undang-undang. Kata "pembagian" kini dipakai untuk hubungan vertikal antara pusat dan daerah.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Membedakan pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan, termasuk arah horizontal dan vertikal.
  • Membandingkan ajaran John Locke dan Montesquieu, pembagian fungsi lain, dan kritik terhadapnya.
  • Menerapkan prinsip checks and balances pada pasal-pasal UUD 1945 hasil perubahan.

Yang dibahas

  1. Mengapa kekuasaan dipisah dan dibagi
  2. John Locke: legislatif, eksekutif, dan federatif
  3. Montesquieu dan trias politica
  4. Variasi pembagian fungsi negara
  5. Checks and balances
  6. Dari pembagian ke pemisahan kekuasaan di Indonesia
  7. Saling kendali dalam UUD 1945
  8. Contoh kasus: Peraturan pengganti undang-undang yang ditolak DPR

Contoh soal

Undang-undang menyerahkan urusan pasar tradisional kepada pemerintah kabupaten. Dalam peristilahan yang dianjurkan Jimly, hubungan ini paling tepat disebut apa?

  1. A. Pemisahan kekuasaan horizontal, karena urusan itu dipisahkan dari pemerintah pusat.
  2. B. Pembagian kekuasaan vertikal, karena kekuasaan dibagi antara pusat dan daerah.
  3. C. Checks and balances, karena kabupaten mengendalikan pemerintah pusat.
  4. D. Capital division of power, karena menyangkut fungsi pemerintahan.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Keliru. Hubungan pusat dan daerah bersifat vertikal; pemisahan horizontal menyangkut fungsi-fungsi yang sederajat.
B. Benar
Benar. Pasal 18 ayat (1) memakai kata "dibagi" untuk hubungan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
C. Kurang tepat
Keliru. Penyerahan urusan tidak menjadikan kabupaten pengendali pusat.
D. Kurang tepat
Keliru. Menurut Arthur Mass, capital division bersifat fungsional di tingkat pusat; pembagian menurut wilayah adalah territorial division.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Pemisahan kekuasaan
Pemecahan kekuasaan negara ke dalam fungsi-fungsi yang dijalankan lembaga berbeda dan sederajat dalam hubungan horizontal.
Pembagian kekuasaan
Pembagian kekuasaan secara vertikal, misalnya dari lembaga tertinggi ke lembaga di bawahnya atau dari pusat ke daerah.
Trias politica
Ajaran Montesquieu yang memisahkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan mengadili ke dalam organ yang berbeda.
Kekuasaan federatif
Menurut Locke, kekuasaan mengurus perang dan damai, persekutuan, dan perjanjian dengan masyarakat politik lain.
Catur praja
Pembagian fungsi negara menurut Van Vollenhoven menjadi regeling, bestuur, rechtspraak, dan politie.
Checks and balances
Prinsip bahwa setiap cabang kekuasaan mengendalikan dan mengimbangi cabang-cabang lain.
Co-legislator
Kedudukan pihak yang ikut membahas dan menyetujui undang-undang tanpa memegang kekuasaan legislatif utama.
Executive heavy
Susunan konstitusi yang menumpukan kekuasaan secara berlebihan pada eksekutif.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.