Unit 1 dari 7, sekitar 30 menit
Proses dan aktor legislasi
Undang-undang lahir dari kerja bersama DPR dan Presiden, dengan DPD ikut serta untuk urusan yang menyangkut daerah. Prosesnya berjalan dalam lima tahap: perencanaan lewat Prolegnas, penyusunan rancangan oleh pengusul, pembahasan dalam dua tingkat pembicaraan, pengesahan oleh Presiden, lalu pengundangan. Di daerah, pola yang sama diulang oleh DPRD bersama gubernur, bupati, atau wali kota untuk membentuk Perda, dengan tambahan pengawasan pusat lewat nomor register. Seorang perancang harus tahu dari pintu mana rancangannya masuk, karena jalur inisiatif menentukan siapa yang menyusun daftar inventarisasi masalah, siapa yang memberi penjelasan, dan dokumen apa yang wajib dilampirkan. Masyarakat berhak memberi masukan di setiap tahap.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan peran DPR, Presiden, DPD, DPRD, dan kepala daerah dalam pembentukan undang-undang dan peraturan daerah.
- Menelusuri jalur sebuah rancangan dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, sampai pengesahan dan pengundangan.
- Menentukan, untuk suatu rancangan konkret, siapa yang berwenang mengajukan, siapa yang ikut membahas, dan apa akibatnya bila satu tahap dilewati.
Yang dibahas
- Tiga lembaga dalam pembentukan undang-undang
- Perencanaan lewat Prolegnas
- Penyusunan rancangan dan tiga pintu inisiatif
- Pembahasan dalam dua tingkat pembicaraan
- Pengesahan, pengundangan, dan jalur khusus Perppu
- Legislasi daerah oleh DPRD dan kepala daerah
- Contoh kasus: Rancangan undang-undang tentang pengelolaan pesisir
Contoh soal
DPD ingin agar ada undang-undang baru tentang pengelolaan hasil tambang di daerah. Bagaimana jalur yang benar?
- A. DPD mengajukan rancangan langsung kepada Presiden untuk dibahas bersama.
- B. DPD mengajukan rancangan kepada DPR karena bidangnya termasuk pengelolaan sumber daya alam.
- C. DPD tidak berwenang mengajukan rancangan apa pun dan hanya boleh memberi pertimbangan.
- D. DPD menetapkan sendiri undang-undang itu karena menyangkut daerah.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Rancangan DPD diajukan kepada DPR, bukan kepada Presiden; konstitusi menyebut tujuan pengajuannya secara tegas.
- B. Benar
- Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 43 ayat (2) UU 12/2011 menempatkan rancangan DPD pada jalur DPR, dan bidang ini termasuk lima bidang DPD.
- C. Kurang tepat
- Memberi pertimbangan hanya salah satu peran DPD; untuk lima bidang tertentu DPD berwenang mengajukan rancangan.
- D. Kurang tepat
- DPD tidak memegang kekuasaan membentuk undang-undang; persetujuan bersama tetap ada pada DPR dan Presiden.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Prolegnas
- Instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun DPR, DPD, dan Pemerintah berdasarkan skala prioritas.
- Daftar kumulatif terbuka
- Daftar rancangan yang dapat diajukan sewaktu-waktu tanpa harus tercantum sebagai prioritas, seperti pengesahan perjanjian internasional tertentu.
- Daftar inventarisasi masalah
- Uraian persoalan konseptual, substansi, redaksional, dan sistematika atas rancangan yang diajukan pihak bukan pengusul.
- Pendapat mini
- Sikap fraksi, DPD, atau Presiden di akhir pembicaraan tingkat I tentang lanjut tidaknya rancangan ke tingkat II.
- Persetujuan bersama
- Kesepakatan DPR dan Presiden atas rancangan undang-undang dalam pembicaraan tingkat II, atau DPRD dan kepala daerah atas rancangan Perda.
- Nomor register Perda
- Nomor dari Menteri atau gubernur yang harus diperoleh rancangan Perda sebelum ditetapkan kepala daerah.
- Pengharmonisasian
- Penyelarasan rancangan dengan peraturan lain dan pematangan konsepsinya sebelum diajukan atau ditetapkan.
- Program pembentukan Perda
- Instrumen perencanaan tahunan pembentukan Perda yang disusun DPRD dan kepala daerah.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 5, 20, 22D
- UU 12/2011 Pembentukan Peraturan: Pasal 16, 20, 21, 23, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 65, 67, 68, 69, 70, 71A, 72, 73, 56, 62, 63, 75, 78, 79, 96, 17, 22, 71, 32
- UU 23/2014 Pemerintahan Daerah: Pasal 236, 239, 240, 241, 242
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.