Unit 2 dari 7, sekitar 30 menit
Naskah akademik
Naskah Akademik adalah hasil penelitian atau pengkajian yang menjelaskan mengapa sebuah masalah perlu diatur dengan undang-undang atau Perda, dan bagaimana mengaturnya. Rancangan dari DPR, Presiden, DPD, DPRD, maupun kepala daerah pada umumnya harus disertai Naskah Akademik, kecuali beberapa jenis rancangan yang cukup dengan keterangan. Teknik penyusunannya mengikuti Lampiran I UU 12/2011 dalam enam bab, dari pendahuluan sampai penutup. Inti naskah ini adalah tiga landasan: filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ketiganya kelak diringkas menjadi konsiderans "Menimbang" dalam rancangan. Naskah Akademik yang baik bukan formalitas: ia adalah peta masalah yang menentukan isi rancangan.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan fungsi Naskah Akademik dan kapan rancangan wajib atau tidak wajib disertainya.
- Menguraikan sistematika Naskah Akademik dan isi setiap babnya.
- Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis untuk sebuah rancangan peraturan daerah sederhana.
Yang dibahas
- Apa itu Naskah Akademik dan kapan wajib
- Sistematika menurut Lampiran I
- Dari identifikasi masalah sampai evaluasi peraturan
- Landasan filosofis
- Landasan sosiologis dan yuridis
- Jangkauan, arah pengaturan, dan kualitas naskah
- Contoh kasus: Naskah Akademik Raperda pasar rakyat
Contoh soal
Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan sebuah undang-undang lama tentang pos. Apa yang wajib dilampirkan?
- A. Naskah Akademik lengkap enam bab.
- B. Keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- C. Tidak perlu lampiran apa pun karena hanya mencabut.
- D. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang lama.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Rancangan pencabutan undang-undang termasuk pengecualian dari kewajiban Naskah Akademik.
- B. Benar
- Pasal 43 ayat (4) huruf c dan ayat (5) UU 12/2011 mengatur pengecualian dan penggantinya.
- C. Kurang tepat
- Pengecualian Naskah Akademik tidak menghapus kewajiban menyertakan keterangan.
- D. Kurang tepat
- Fakta tidak menyebut putusan; lampiran yang diwajibkan adalah keterangan.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Naskah Akademik
- Naskah hasil penelitian atau pengkajian ilmiah tentang suatu masalah dan pengaturannya dalam rancangan undang-undang atau Perda sebagai solusi kebutuhan hukum masyarakat.
- Identifikasi masalah
- Rumusan pertanyaan pokok dalam Bab I yang menjadi peta seluruh Naskah Akademik.
- Landasan filosofis
- Pertimbangan bahwa peraturan dibentuk berdasarkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bangsa yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
- Landasan sosiologis
- Pertimbangan bahwa peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakat.
- Landasan yuridis
- Pertimbangan bahwa peraturan dibentuk untuk mengatasi persoalan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan memperhatikan aturan yang ada.
- Penyelarasan Naskah Akademik
- Penyesuaian sistematika dan materi muatan Naskah Akademik oleh Menteri Hukum sebelum harmonisasi rancangan.
- Ruang lingkup materi muatan
- Rincian isi rancangan dalam Bab V, dari ketentuan umum sampai ketentuan peralihan.
- Konsiderans
- Bagian "Menimbang" dalam rancangan yang meringkas unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.
Dasar hukum
- Perpres 87/2014 pelaksanaan UU 12/2011: Pasal 1, 19
- UU 12/2011 Pembentukan Peraturan: Pasal 5, 19, 33, 43, 44, 48, 56, 57, 96
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.