Unit 3 dari 7, sekitar 30 menit
Kerangka peraturan
Setiap peraturan perundang-undangan disusun mengikuti satu kerangka baku: judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, lalu penjelasan dan lampiran bila diperlukan. Kerangka ini bukan soal selera; UU 12/2011 mewajibkan penyusunan rancangan mengikuti teknik penyusunan yang dimuat dalam Lampiran II undang-undang itu. Judul menyebut jenis, nomor, tahun, dan nama peraturan. Pembukaan memuat dasar kewenangan dan alasan pembentukan. Batang tubuh memuat seluruh norma dalam pasal. Penutup memuat perintah pengundangan dan tanda tangan. Penjelasan hanya menafsirkan, tidak boleh menambah norma. Lampiran menjadi bagian tak terpisahkan jika batang tubuh menyatakannya. Unit ini membahas tiap bagian dan cara merumuskannya.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menguraikan enam bagian kerangka peraturan perundang-undangan beserta fungsi masing-masing.
- Menyusun judul, pembukaan, dan penutup rancangan undang-undang atau perda dengan rumusan baku.
- Membedakan isi yang boleh dimuat dalam batang tubuh, penjelasan, dan lampiran.
Yang dibahas
- Kerangka baku dan kedudukan Lampiran II
- Judul peraturan
- Pembukaan, dari frasa ketuhanan sampai diktum
- Batang tubuh dan pengelompokannya
- Penutup, pengesahan, dan pengundangan
- Penjelasan dan lampiran
- Contoh kasus: Rancangan Perda Pasar Rakyat Kabupaten Sukamaju
Contoh soal
Seorang staf pemda berpendapat bahwa teknik penyusunan perda hanya anjuran karena "tidak ada di pasal". Tanggapan yang tepat adalah...
- A. Benar, karena lampiran selalu berkedudukan lebih rendah dari batang tubuh.
- B. Benar, karena teknik penyusunan diatur sepenuhnya dalam Peraturan Presiden.
- C. Keliru, karena Pasal 64 menyatakan Lampiran II bagian tidak terpisahkan dari UU 12/2011.
- D. Keliru, karena teknik penyusunan diatur dalam Lampiran I.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Lampiran yang dinyatakan bagian tidak terpisahkan memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undangnya.
- B. Kurang tepat
- Perpres hanya mengatur perubahan atas teknik penyusunan; teknik itu sendiri tercantum dalam Lampiran II.
- C. Benar
- Dengan pernyataan itu, Lampiran II mengikat sama seperti pasal-pasal UU 12/2011.
- D. Kurang tepat
- Lampiran I memuat teknik penyusunan naskah akademik, bukan teknik penyusunan peraturan.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Kerangka peraturan
- Susunan baku naskah peraturan yang terdiri atas judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, serta penjelasan dan lampiran bila diperlukan.
- Konsiderans
- Bagian pembukaan yang diawali kata "Menimbang" dan memuat pokok pikiran alasan pembentukan peraturan.
- Dasar hukum
- Bagian pembukaan yang diawali kata "Mengingat" dan memuat dasar kewenangan serta peraturan yang memerintahkan pembentukan.
- Diktum
- Bagian akhir pembukaan yang memuat kata "Memutuskan" dan "Menetapkan" beserta nama peraturan.
- Batang tubuh
- Bagian yang memuat seluruh materi muatan peraturan dalam bentuk pasal.
- Ketentuan lain-lain
- Bab untuk materi yang tidak dapat dikelompokkan ke ruang lingkup pengaturan yang ada.
- Penjelasan
- Tafsir resmi pembentuk atas norma dalam batang tubuh yang tidak boleh memuat norma.
- Lampiran
- Materi pelengkap yang mengikat apabila batang tubuh menyatakannya sebagai bagian tidak terpisahkan.
Dasar hukum
- UU 12/2011 Pembentukan Peraturan: Pasal 64, 44, 5, 7, 8, 15, 81, 82, 85, 86, 87
- UUD 1945: Pasal 5, 20, 21, 18
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.