Unit 4 dari 7, sekitar 30 menit
Perumusan norma
Batang tubuh peraturan terdiri atas norma, dan setiap norma harus dirumuskan agar jelas siapa yang diatur, apa yang harus atau tidak boleh dilakukan, dan apa akibatnya. Unit ini membahas enam alat perumusan: definisi dalam ketentuan umum; norma perintah, larangan, dan kebolehan dengan kata penandanya; struktur kalimat norma; sanksi administratif dan pidana beserta batasnya, termasuk batas pidana denda kategori III untuk perda; ketentuan peralihan yang menjembatani keadaan lama dan baru; serta ketentuan penutup yang mengatur pencabutan dan saat mulai berlaku. Perumusan yang cermat adalah wujud asas kejelasan rumusan dan dapat dilaksanakan dalam UU 12/2011.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Merumuskan definisi, norma perintah, larangan, dan kebolehan dengan kata penanda yang tepat.
- Menyusun sanksi administratif dan ketentuan pidana sesuai batas materi muatan peraturan.
- Merancang ketentuan peralihan dan ketentuan penutup untuk peraturan yang menggantikan peraturan lama.
Yang dibahas
- Ketentuan umum dan definisi
- Perintah, larangan, dan kebolehan
- Menyusun kalimat norma
- Sanksi administratif dan ketentuan pidana
- Ketentuan peralihan
- Ketentuan penutup
- Contoh kasus: Perda Kantong Plastik Kota Rantaupura
Contoh soal
Rancangan perda mendefinisikan "Pedagang adalah orang yang berjualan di pasar dan dilarang berjualan di trotoar." Perbaikan yang tepat adalah...
- A. Mempertahankannya karena definisi boleh memuat larangan agar ringkas.
- B. Membatasi definisi pada pengertian pedagang dan merumuskan larangan dalam pasal lain.
- C. Memindahkan larangan ke penjelasan Pasal 1.
- D. Mengubah definisi menjadi tabel rincian jenis pedagang.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Definisi tidak boleh memuat norma; larangan harus berada di pasal tersendiri.
- B. Benar
- Dengan begitu definisi berfungsi sebagai kamus dan larangan dapat diberi sanksi secara jelas.
- C. Kurang tepat
- Penjelasan juga tidak boleh memuat norma.
- D. Kurang tepat
- Tabulasi tidak menyelesaikan masalah norma dalam definisi dan disarankan dihindari.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Ketentuan umum
- Bab pertama batang tubuh yang memuat definisi, singkatan atau akronim, dan hal umum lain.
- Norma perintah
- Kewajiban umum untuk melakukan sesuatu, ditandai kata "wajib".
- Norma larangan
- Kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu, ditandai kata "dilarang".
- Izin
- Pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang, biasanya ditandai kata "dapat".
- Dispensasi
- Pembebasan khusus dari suatu kewajiban umum, biasanya dirumuskan dengan "kecuali" atau "dalam hal".
- Sanksi administratif
- Akibat hukum nonpidana atas pelanggaran norma, seperti teguran, penghentian kegiatan, atau pencabutan izin.
- Ketentuan peralihan
- Ketentuan yang menyesuaikan tindakan atau hubungan hukum lama dengan peraturan baru.
- Ketentuan penutup
- Bab terakhir batang tubuh yang memuat pelaksana, status peraturan lama, dan saat mulai berlaku.
Dasar hukum
- UU 12/2011 Pembentukan Peraturan: Pasal 64, 15, 87, 5
- UU 23/2014 Pemerintahan Daerah: Pasal 238
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 79
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.