Unit 5 dari 7, sekitar 30 menit

Ragam bahasa perundang-undangan

Peraturan dibaca oleh banyak orang dengan kepentingan berbeda, sehingga setiap kata dapat menjadi sengketa. Karena itu bahasa peraturan tunduk pada tata bahasa Indonesia, tetapi bercorak khusus: lugas, pasti, hemat, objektif, baku, dan konsisten. Undang-undang menjadikan kejelasan rumusan sebagai salah satu asas pembentukan yang baik, dan teknik penulisannya dirinci dalam Lampiran II UU 12/2011. Unit ini melatih cara menyusun kalimat norma, memilih kata operator, menjaga istilah tetap seragam, dan menghindari makna ganda, misalnya pada pemakaian "dan", "atau", serta "dan/atau".

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan ciri bahasa peraturan perundang-undangan dan kaitannya dengan asas kejelasan rumusan.
  • Memilih kata operator norma (wajib, harus, dilarang, dapat) dan kata penghubung (dan, atau, dan/atau) secara tepat.
  • Memperbaiki rumusan norma yang kabur, tidak konsisten, atau bermakna ganda.

Yang dibahas

  1. Mengapa bahasa peraturan berbeda
  2. Anatomi kalimat norma
  3. Memilih kata operator
  4. Konsistensi istilah dan definisi
  5. Menghindari makna ganda
  6. Penulisan angka, nominal, dan kebiasaan teknis
  7. Contoh kasus: Rancangan perda parkir yang kabur

Contoh soal

Mengapa kekaburan bahasa dalam peraturan dianggap persoalan hukum, bukan sekadar persoalan gaya?

  1. A. Karena bahasa peraturan tidak boleh mengikuti kaidah bahasa Indonesia umum.
  2. B. Karena kejelasan rumusan adalah asas pembentukan yang baik dan kekaburan membuka tafsir yang berbeda dalam pelaksanaan.
  3. C. Karena setiap rumusan kabur otomatis batal demi hukum.
  4. D. Karena hakim dilarang menafsirkan peraturan.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Keliru: bahasa peraturan justru tunduk pada kaidah bahasa Indonesia, hanya bercorak khusus.
B. Benar
Benar: Pasal 5 huruf f menjadikannya asas, dan kekaburan memberi ruang tafsir sewenang-wenang.
C. Kurang tepat
Keliru: tidak ada ketentuan yang membatalkan norma secara otomatis karena kabur; pengujian tetap melalui lembaga yang berwenang.
D. Kurang tepat
Keliru: hakim tetap menafsirkan; kejelasan bertujuan mempersempit perbedaan tafsir, bukan melarang tafsir.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Asas kejelasan rumusan
Asas pembentukan yang menuntut peraturan memakai teknik, sistematika, pilihan kata, dan bahasa yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai tafsir.
Kalimat norma
Kalimat dalam pasal atau ayat yang memuat subjek, operator, objek, dan kondisi norma.
Operator norma
Kata yang menyatakan sifat perintah norma, yaitu wajib, harus, dilarang, atau dapat.
Ketentuan umum
Bagian awal batang tubuh yang memuat batasan pengertian, singkatan, atau akronim yang dipakai berulang.
Rincian kumulatif
Rincian yang dihubungkan dengan "dan" sehingga semua unsurnya harus terpenuhi.
Rincian alternatif
Rincian yang dihubungkan dengan "atau" sehingga cukup satu unsur terpenuhi.
Makna ganda
Keadaan ketika satu rumusan dapat dibaca dengan dua arti atau lebih yang sama-sama masuk akal.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.