Unit 5 dari 7, sekitar 30 menit
Ragam bahasa perundang-undangan
Peraturan dibaca oleh banyak orang dengan kepentingan berbeda, sehingga setiap kata dapat menjadi sengketa. Karena itu bahasa peraturan tunduk pada tata bahasa Indonesia, tetapi bercorak khusus: lugas, pasti, hemat, objektif, baku, dan konsisten. Undang-undang menjadikan kejelasan rumusan sebagai salah satu asas pembentukan yang baik, dan teknik penulisannya dirinci dalam Lampiran II UU 12/2011. Unit ini melatih cara menyusun kalimat norma, memilih kata operator, menjaga istilah tetap seragam, dan menghindari makna ganda, misalnya pada pemakaian "dan", "atau", serta "dan/atau".
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan ciri bahasa peraturan perundang-undangan dan kaitannya dengan asas kejelasan rumusan.
- Memilih kata operator norma (wajib, harus, dilarang, dapat) dan kata penghubung (dan, atau, dan/atau) secara tepat.
- Memperbaiki rumusan norma yang kabur, tidak konsisten, atau bermakna ganda.
Yang dibahas
- Mengapa bahasa peraturan berbeda
- Anatomi kalimat norma
- Memilih kata operator
- Konsistensi istilah dan definisi
- Menghindari makna ganda
- Penulisan angka, nominal, dan kebiasaan teknis
- Contoh kasus: Rancangan perda parkir yang kabur
Contoh soal
Mengapa kekaburan bahasa dalam peraturan dianggap persoalan hukum, bukan sekadar persoalan gaya?
- A. Karena bahasa peraturan tidak boleh mengikuti kaidah bahasa Indonesia umum.
- B. Karena kejelasan rumusan adalah asas pembentukan yang baik dan kekaburan membuka tafsir yang berbeda dalam pelaksanaan.
- C. Karena setiap rumusan kabur otomatis batal demi hukum.
- D. Karena hakim dilarang menafsirkan peraturan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru: bahasa peraturan justru tunduk pada kaidah bahasa Indonesia, hanya bercorak khusus.
- B. Benar
- Benar: Pasal 5 huruf f menjadikannya asas, dan kekaburan memberi ruang tafsir sewenang-wenang.
- C. Kurang tepat
- Keliru: tidak ada ketentuan yang membatalkan norma secara otomatis karena kabur; pengujian tetap melalui lembaga yang berwenang.
- D. Kurang tepat
- Keliru: hakim tetap menafsirkan; kejelasan bertujuan mempersempit perbedaan tafsir, bukan melarang tafsir.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Asas kejelasan rumusan
- Asas pembentukan yang menuntut peraturan memakai teknik, sistematika, pilihan kata, dan bahasa yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai tafsir.
- Kalimat norma
- Kalimat dalam pasal atau ayat yang memuat subjek, operator, objek, dan kondisi norma.
- Operator norma
- Kata yang menyatakan sifat perintah norma, yaitu wajib, harus, dilarang, atau dapat.
- Ketentuan umum
- Bagian awal batang tubuh yang memuat batasan pengertian, singkatan, atau akronim yang dipakai berulang.
- Rincian kumulatif
- Rincian yang dihubungkan dengan "dan" sehingga semua unsurnya harus terpenuhi.
- Rincian alternatif
- Rincian yang dihubungkan dengan "atau" sehingga cukup satu unsur terpenuhi.
- Makna ganda
- Keadaan ketika satu rumusan dapat dibaca dengan dua arti atau lebih yang sama-sama masuk akal.
Dasar hukum
- UU 12/2011 Pembentukan Peraturan: Pasal 5, 64
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.