Unit 6 dari 7, sekitar 30 menit
Perda dan perkada
Perda adalah peraturan yang dibentuk DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, sedangkan perkada ditetapkan kepala daerah untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan lain. Pembentukan perda diatur oleh dua undang-undang yang saling melengkapi, yaitu UU 12/2011 dan UU 23/2014, serta dirinci oleh Permendagri 80/2015 yang diubah dengan Permendagri 120/2018. Rancangan melewati perencanaan, penyusunan, pengharmonisasian, fasilitasi, pembahasan, nomor register, penetapan, dan pengundangan. Perda tertentu harus dievaluasi sebelum ditetapkan, dan semua perda serta perkada disampaikan kepada pemerintah pusat setelah ditetapkan. Unit ini menelusuri jalur itu dari sudut perancang.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan kedudukan, materi muatan, dan hubungan antara perda dan perkada.
- Menguraikan tahapan pembentukan perda dari perencanaan sampai pengundangan, termasuk pengharmonisasian, fasilitasi, nomor register, dan evaluasi.
- Menganalisis mekanisme pengawasan perda dan perkada setelah ditetapkan.
Yang dibahas
- Kedudukan perda dan perkada
- Perencanaan dan penyusunan rancangan perda
- Pengharmonisasian dan fasilitasi
- Pembahasan, nomor register, penetapan, dan pengundangan
- Evaluasi dan pengawasan setelah penetapan
- Merancang sanksi dalam perda dan delegasi ke perkada
- Contoh kasus: Perda retribusi pasar yang terburu-buru
Contoh soal
Bupati ingin mewajibkan setiap toko memasang papan nama berbahasa daerah dengan ancaman denda. Belum ada perda yang mengatur hal itu. Bentuk hukum apa yang paling tepat?
- A. Peraturan bupati, karena bupati adalah kepala daerah.
- B. Perda, karena pembebanan kewajiban dan sanksi kepada warga perlu persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah.
- C. Keputusan bupati, karena berlaku langsung untuk toko tertentu.
- D. Surat edaran bupati.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru: perkada melaksanakan perda atau kuasa peraturan lain, bukan menciptakan kewajiban bersanksi tanpa dasar.
- B. Benar
- Benar: kewajiban baru yang bersanksi menjadi materi perda yang dibentuk bersama.
- C. Kurang tepat
- Keliru: keputusan bersifat konkret dan individual, sedangkan kewajiban ini umum dan abstrak.
- D. Kurang tepat
- Keliru: surat edaran bukan peraturan yang dapat membebankan kewajiban bersanksi.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Perda
- Peraturan yang dibentuk DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- Perkada
- Peraturan gubernur atau bupati/wali kota yang ditetapkan untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan.
- Propemperda
- Program tahunan pembentukan perda yang disusun DPRD dan kepala daerah berdasarkan skala prioritas.
- Pengharmonisasian
- Proses menyelaraskan rancangan dengan sistem peraturan perundang-undangan, dilaksanakan instansi vertikal di bidang pembentukan peraturan.
- Fasilitasi
- Pembinaan tertulis terhadap rancangan produk hukum daerah sebelum disetujui bersama.
- Evaluasi
- Penilaian Menteri atau gubernur atas rancangan perda tentang materi strategis seperti APBD, pajak, retribusi, dan tata ruang sebelum ditetapkan.
- Nomor register
- Nomor dari Menteri atau gubernur yang menjadi syarat penetapan dan pengundangan rancangan perda.
Dasar hukum
- UU 12/2011 Pembentukan Peraturan: Pasal 7, 56, 58, 9, 8, 63, 86
- UU 23/2014 Pemerintahan Daerah: Pasal 236, 238, 239, 242, 245, 246, 249, 250, 251, 237, 241, 243, 244, 240
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.