Unit 3 dari 10, sekitar 30 menit
Perdata: pembuktian, kesimpulan, putusan
Setelah jawab-menjawab selesai, perkara perdata masuk ke tahap pembuktian, kesimpulan, lalu putusan. Pihak yang mendalilkan hak atau peristiwa wajib membuktikannya, dengan alat bukti yang ditentukan undang-undang: surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bukti surat diajukan dalam daftar bukti yang diberi kode, bermeterai, dan dicocokkan dengan aslinya. Saksi didengar satu per satu dan dinilai kesesuaiannya. Sesudah itu para pihak menyerahkan kesimpulan, yaitu rangkuman hasil pembuktian dari sudut pandang masing-masing. Hakim lalu menyusun putusan dengan bagian yang tetap: kepala putusan, identitas, duduk perkara, pertimbangan hukum, amar, dan penutup. Unit ini memakai satu perkara fiktif wanprestasi dari awal sampai akhir.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menyusun daftar bukti surat dan menilai kekuatan setiap alat bukti menurut HIR dan KUHPerdata.
- Menyusun kesimpulan yang menghubungkan fakta hasil pembuktian dengan petitum.
- Menyusun dan menguji sistematika putusan perdata, dari kepala putusan sampai amar dan penutup.
Yang dibahas
- Beban pembuktian dan daftar alat bukti
- Bukti surat dan cara menyusun daftar bukti
- Saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah
- Menyusun kesimpulan
- Sistematika putusan perdata
- Pertimbangan hukum dan amar
- Contoh kasus: Pengakuan berklausula dalam perkara pipa
Contoh soal
Tergugat mengakui menerima pipa tetapi mendalilkan sebagian bocor. Siapa yang wajib membuktikan kebocoran?
- A. Penggugat, karena beban pembuktian selalu ada pada pihak yang menggugat.
- B. Tergugat, karena ia mendalilkan peristiwa itu untuk membantah hak Penggugat.
- C. Hakim, karena hakim wajib mencari kebenaran materiil secara aktif.
- D. Tidak ada, karena pengakuan menerima pipa membuat seluruh perkara terbukti.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 163 HIR membebankan pembuktian kepada siapa pun yang mendalilkan peristiwa, termasuk untuk membantah hak orang lain.
- B. Benar
- Dalil kebocoran diajukan Tergugat untuk menolak kewajiban membayar, sehingga ia yang membuktikannya.
- C. Kurang tepat
- Hakim perdata menilai bukti yang diajukan para pihak; ia tidak mengambil alih beban pembuktian.
- D. Kurang tepat
- Pengakuan hanya menyelesaikan soal penerimaan; dalil kebocoran tetap perlu dibuktikan.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Beban pembuktian
- Kewajiban pihak yang mendalilkan hak atau peristiwa untuk membuktikannya.
- Daftar bukti
- Daftar surat bukti yang diberi kode, identitas surat, keterangan kecocokan dengan asli, dan dalil yang dibuktikan.
- Akta otentik
- Akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dan menjadi bukti sempurna bagi para pihak.
- Tulisan di bawah tangan
- Tulisan yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum dan baru berkekuatan lengkap bila diakui.
- Pengakuan berklausula
- Pengakuan yang disertai keterangan tambahan yang membebaskan atau meringankan yang mengaku.
- Kesimpulan
- Dokumen penutup para pihak yang menilai hasil pembuktian sebelum hakim bermusyawarah.
- Irah-irah
- Kepala putusan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang memberi kekuatan eksekutorial.
- Ultra petita
- Putusan yang mengabulkan hal yang tidak dituntut atau melebihi tuntutan.
Dasar hukum
- HIR: Pasal 163, 164, 137, 138, 165, 145, 146, 169, 172, 173, 174, 176, 153, 156, 180, 181, 185
- KUHPerdata: Pasal 1865, 1866, 1870, 1874, 1875, 1888
- UU 11/2008 ITE: Pasal 5
- UU 10/2020 Bea Meterai: Pasal 3
- RBg: Pasal 195, 189
- UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman: Pasal 2, 13, 50, 53
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.