Unit 4 dari 10, sekitar 30 menit
Pidana: berkas dan dakwaan
Perkara pidana tiba di pengadilan dalam dua dokumen utama: berkas perkara dari penyidik dan surat dakwaan dari penuntut umum. Berkas perkara memuat seluruh berita acara penyidikan dan diteliti penuntut umum sampai dinyatakan lengkap. Dari berkas itu penuntut umum menyusun surat dakwaan yang memuat identitas, uraian tindak pidana yang cermat, jelas, dan lengkap dengan waktu dan tempatnya, pasal yang dilanggar, serta tanda tangan. Menurut KUHAP UU 20/2025, dakwaan tanpa uraian semacam itu batal demi hukum, tetapi penuntut umum diberi satu kesempatan memperbaikinya. Setelah dakwaan dibacakan, terdakwa atau advokatnya dapat mengajukan keberatan atau eksepsi. Unit ini memakai satu perkara fiktif penggelapan dalam hubungan kerja.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan isi berkas perkara dan alur penyerahan, penelitian, dan pelengkapannya menurut KUHAP 2025.
- Menyusun surat dakwaan yang memenuhi syarat formal dan materiil serta memilih bentuk dakwaan yang tepat.
- Menyusun dan menilai eksepsi terhadap surat dakwaan beserta akibat putusannya.
Yang dibahas
- Berkas perkara dan isinya
- Penelitian berkas dan koordinasi penyidik dengan penuntut umum
- Syarat surat dakwaan
- Bentuk dakwaan dan teknik penguraian
- Pelimpahan, penyempurnaan, dan pembacaan dakwaan
- Eksepsi terhadap dakwaan
- Contoh kasus: Dakwaan tanpa rincian waktu dan tempat
Contoh soal
Arif menilai keterangannya dalam berita acara pemeriksaan tidak sesuai dengan yang ia ucapkan. Apa haknya menurut KUHAP 2025?
- A. Meminta hakim praperadilan membatalkan seluruh berkas perkara.
- B. Meminta konfirmasi isi berita acara dan menolak menandatanganinya bila tidak sesuai.
- C. Membuat berita acara tandingan yang wajib dilampirkan penyidik ke berkas.
- D. Tidak ada hak apa pun karena berita acara dibuat atas sumpah jabatan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Ketidaksesuaian isi berita acara tidak serta-merta membatalkan berkas; KUHAP memberi hak yang lebih langsung.
- B. Benar
- Pasal 156 ayat (4) dan (5) memberi kedua hak itu kepada tersangka atau terdakwa.
- C. Kurang tepat
- Berita acara dibuat oleh pejabat yang melakukan tindakan, bukan oleh tersangka.
- D. Kurang tepat
- Sumpah jabatan tidak menghapus hak tersangka atas konfirmasi dan salinan.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Berkas perkara
- Kumpulan berita acara dan dokumen hasil penyidikan yang diserahkan penyidik kepada penuntut umum.
- Berita acara
- Catatan resmi atas suatu tindakan dalam perkara pidana yang dibuat pejabat atas sumpah jabatan.
- Surat dakwaan
- Dokumen penuntut umum yang memuat identitas, uraian tindak pidana, pasal yang dilanggar, dan tanda tangan, yang menjadi dasar pemeriksaan di sidang.
- Tempus dan locus delicti
- Waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.
- Dakwaan subsidiair
- Dakwaan berlapis dari ancaman terberat ke yang lebih ringan, diperiksa berurutan.
- Dakwaan kumulatif
- Dakwaan atas beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri dan semuanya dibuktikan.
- Eksepsi
- Keberatan terdakwa atau advokat atas kewenangan pengadilan, dapat diterimanya dakwaan, atau keabsahan surat dakwaan.
- Batal demi hukum
- Akibat hukum dakwaan yang tidak memuat uraian cermat, jelas, dan lengkap dengan waktu dan tempat.
Dasar hukum
- KUHAP (UU 20/2025): Pasal 8, 156, 60, 61, 62, 70, 72, 75, 76, 195, 200, 204, 206, 278
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 486, 488
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 13 November 2026.