Unit 10 dari 10, sekitar 35 menit
Penelitian sosio-legal
Penelitian sosio-legal mempelajari hukum dalam konteks sosialnya dengan metode ilmu sosial. Ia berangkat dari ukuran normatif, yaitu apa yang dituntut aturan, lalu mengamati apa yang terjadi dan menjelaskan jaraknya. Pertanyaan yang baik bersifat empiris, spesifik, dan dapat dikerjakan; konsep hukum diterjemahkan menjadi indikator yang dapat diamati. Rancangan kualitatif menjawab makna dan proses, rancangan kuantitatif menjawab sebaran dan hubungan, dan gabungan keduanya sering paling kuat. Sumber data, sampel, dan teknik dipilih menurut pertanyaan, dengan memperhitungkan bias. Etika penelitian melindungi orang yang diteliti. Hukum sendiri kadang mewajibkan penelitian semacam ini, misalnya sebelum tindak pidana adat ditetapkan dalam peraturan daerah.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Merumuskan pertanyaan penelitian sosio-legal yang dapat dijawab dengan data dan mengoperasionalkan konsep hukum menjadi indikator yang dapat diamati.
- Memilih rancangan, sumber data, dan cara penarikan sampel yang sesuai dengan pertanyaan, serta menilai keabsahan dan batas temuannya.
- Menerapkan prinsip etika penelitian pada rancangan penelitian sederhana, termasuk penelitian yang diwajibkan PP 55/2025.
Yang dibahas
- Apa yang dikerjakan penelitian sosio-legal
- Dari masalah ke pertanyaan dan indikator
- Memilih rancangan penelitian
- Sumber data dan cara mengumpulkannya
- Sampel, keabsahan, dan batas temuan
- Etika penelitian dan rancangan sederhana
- Contoh kasus: Lubuk larangan di Nagari Batang Sirih
Contoh soal
Seorang mahasiswa ingin mengetahui apakah syarat-syarat dalam suatu peraturan daerah bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Penelitian apa yang ia lakukan?
- A. Penelitian sosio-legal, karena peraturan daerah menyangkut kehidupan masyarakat.
- B. Penelitian empiris, karena ia harus membandingkan dua peraturan.
- C. Penelitian doktrinal, karena pertanyaannya dijawab dengan menafsirkan dan membandingkan bahan hukum.
- D. Bukan penelitian hukum sama sekali, karena tidak ada data lapangan.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Pokok bahasan yang menyangkut masyarakat tidak menentukan jenis penelitian; yang menentukan adalah pertanyaannya.
- B. Kurang tepat
- Keliru. Membandingkan isi dua peraturan dikerjakan dengan menafsirkan bahan hukum, bukan mengamati perilaku.
- C. Benar
- Benar. Pertanyaan tentang pertentangan norma dijawab dengan analisis bahan hukum primer dan sekunder.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Penelitian doktrinal adalah penelitian hukum, walaupun tidak memakai data lapangan.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Penelitian sosio-legal
- Penelitian tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat yang memadukan analisis aturan dengan data empiris dari metode ilmu sosial.
- Operasionalisasi
- Penerjemahan konsep menjadi dimensi dan indikator yang dapat diamati atau diukur.
- Variabel pengganggu
- Faktor ketiga yang memengaruhi dua variabel sekaligus sehingga hubungan keduanya tampak seperti sebab-akibat.
- Kerangka sampel
- Daftar tempat sampel diambil, yang menentukan seberapa jauh sampel dapat mewakili populasi.
- Bias seleksi
- Kemiringan temuan karena cara memilih narasumber atau data membuat kelompok tertentu tidak terjangkau.
- Validitas
- Kesesuaian alat ukur dengan hal yang sebenarnya hendak diukur.
- Triangulasi
- Pemakaian beberapa sumber, peneliti, atau metode untuk menguji satu temuan.
- Persetujuan setelah penjelasan
- Persetujuan sukarela narasumber setelah ia memahami tujuan, risiko, dan haknya untuk menolak atau berhenti.
Dasar hukum
- PP 55/2025 Hukum yang Hidup dalam Masyarakat: Pasal 4, 5, 7
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 2
- UU 12/2011 Pembentukan Peraturan: Pasal 96
- UU 16/2011 Bantuan Hukum: Pasal 5, 14
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.