Unit 9 dari 10, sekitar 35 menit
Psikologi pelaku dan korban
Psikologi forensik menerapkan pengetahuan psikologi pada persoalan hukum. Unit pengayaan ini memusatkan perhatian pada dua orang dalam perkara pidana: pelaku dan korban. Teori kepribadian, belajar sosial, dan perkembangan menjelaskan mengapa sebagian orang melanggar, sedangkan teori netralisasi dan pelepasan moral menjelaskan cara pelaku membenarkan perbuatannya. Menjelaskan tidak sama dengan membenarkan: KUHP memakai fakta psikologis sebagai bahan pemidanaan, bukan pengganti penilaian kesalahan. Pada korban, kejahatan dapat meninggalkan trauma yang memengaruhi cara ia melapor dan bercerita. Menyalahkan korban dan pemeriksaan yang tidak peka menimbulkan viktimisasi sekunder. KUHAP menyediakan sejumlah pelindung, dari asesmen kebutuhan khusus sampai keterangan melalui alat audiovisual.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan teori kepribadian, belajar sosial, perkembangan, dan pelepasan moral tentang pelaku tindak pidana beserta kritiknya.
- Menganalisis dampak psikologis kejahatan pada korban dan bentuk viktimisasi sekunder dalam proses peradilan pidana.
- Menerapkan Pasal 54 dan Pasal 70 KUHP serta ketentuan KUHAP tentang saksi, korban, dan kelompok rentan pada kasus yang memuat fakta psikologis.
Yang dibahas
- Psikologi forensik dan dua orang dalam perkara
- Mengapa seseorang melanggar: tiga penjelasan psikologis
- Cara pelaku membenarkan diri
- Kondisi mental pelaku dan peran ahli
- Pelaku anak dan masa remaja
- Dampak kejahatan pada korban
- Menyalahkan korban dan viktimisasi sekunder
- Contoh kasus: Arisan daring di Kota Sekar Arum
Contoh soal
Damar didakwa mencuri. Psikolog menerangkan di sidang bahwa Damar mengalami depresi berat sejak kehilangan pekerjaan. Bagaimana kedudukan keterangan itu?
- A. Keterangan itu membuktikan Damar tidak bersalah, karena depresi menghapus kesalahan.
- B. Keterangan itu bahan yang wajib ditimbang dalam pemidanaan, misalnya tentang sikap batin dan riwayat hidup Damar, tanpa menggantikan penilaian hakim.
- C. Keterangan itu tidak relevan, karena hukum pidana hanya menilai perbuatan, bukan keadaan jiwa pelaku.
- D. Keterangan itu hanya boleh dipakai untuk memperberat pidana, karena depresi menaikkan risiko mengulangi.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Diagnosis tidak otomatis menjawab soal kesalahan; hukum menjawabnya dengan ukurannya sendiri.
- B. Benar
- Benar. Pasal 54 ayat (1) KUHP membuka jalan bagi fakta psikologis dalam pemidanaan, sedangkan putusan tetap di tangan hakim.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Pasal 54 ayat (1) justru mewajibkan hakim menimbang motif, sikap batin, dan riwayat hidup pelaku.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Keterangan psikologis tidak menentukan arah pidana; hakim menimbang semua fakta secara proporsional.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Psikologi forensik
- Penerapan pengetahuan dan metode psikologi oleh psikolog untuk membantu menangani persoalan hukum.
- Teknik netralisasi
- Alasan yang dipakai pelaku untuk melonggarkan ikatan norma sehingga ia dapat melanggar tanpa merasa bersalah.
- Pelepasan moral
- Proses kognitif yang mematikan sanksi diri, misalnya lewat pembenaran moral, eufemisme, atau pengalihan tanggung jawab.
- Psikopati
- Pola kepribadian yang ditandai kurangnya rasa bersalah dan empati serta gaya hidup antisosial, yang tidak dengan sendirinya menghapus kesalahan.
- Asesmen risiko
- Penilaian terstruktur oleh ahli tentang tingkat kemungkinan seseorang mengulangi tindak pidana.
- Keyakinan akan dunia yang adil
- Kecenderungan percaya bahwa orang mendapat apa yang pantas, yang mendorong pengamat menyalahkan korban.
- Korban ideal
- Gambaran korban yang lemah, tidak bercela, dan diserang orang asing, yang membuat korban lain mudah tidak dipercaya.
- Viktimisasi sekunder
- Kerugian tambahan yang dialami korban akibat perlakuan aparat atau lembaga dalam proses hukum.
Dasar hukum
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 51, 38, 39, 40, 54, 70, 150
- KUHAP (UU 20/2025): Pasal 5, 34, 79, 143, 236, 237
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.