Pasal 1 Perma 2/2026 Pemidanaan Terorisme Tertentu
Bunyi pasal
Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:
1. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut UU Terorisme adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
2. Tindak Pidana Terorisme Tertentu adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 600 KUHP, Pasal 601 KUHP, dan Pasal 9 UU Terorisme, baik berdiri sendiri maupun yang dijuncto-kan dengan Pasal 15 UU Terorisme, serta Pasal 13 huruf c UU Terorisme.
3. Pedoman Pemidanaan adalah pedoman bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana atas perkara Tindak Pidana Terorisme Tertentu.
4. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tindak Pidana Terorisme Tertentu.
5. Terdakwa adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan karena didakwa melakukan Tindak Pidana Terorisme Tertentu.
6. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
8. Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.
9. Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana Terorisme.
10. Proporsional adalah keseimbangan antara tingkat kesalahan Terdakwa dengan berat ringan pidana yang dijatuhkan.
11. Permufakatan Jahat adalah perbuatan antara 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme Tertentu.
12. Persiapan adalah perbuatan ketika Terdakwa berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana Terorisme Tertentu.
13. Percobaan adalah perbuatan dengan niat Terdakwa telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana Terorisme Tertentu yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri.
14. Pembantuan adalah perbuatan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme Tertentu atau memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana Terorisme Tertentu dilakukan.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.