Unit 5 dari 8, sekitar 30 menit
Terorisme
Terorisme kini diatur di dua tempat. Pokok deliknya, yaitu terorisme dengan akibat, terorisme dengan maksud, dan pendanaan terorisme, ada di KUHP Pasal 600 sampai 602. Bagian UU Terorisme yang tidak dicabut, seperti perluasan pertanggungjawaban lewat permufakatan, persiapan, percobaan, dan pembantuan, tetap berlaku bersama KUHP. Pasal-pasal UU 9/2013 tentang pendanaan terorisme yang tidak dicabut, termasuk kewajiban penyedia jasa keuangan melapor ke PPATK, juga masih dipakai. Hakim dibimbing oleh Perma 2/2026 yang menyusun pemidanaan dalam lima tahap berurutan.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan pembagian tempat pengaturan terorisme antara KUHP dan UU Terorisme setelah Pasal 622 KUHP.
- Membedakan unsur Pasal 600, Pasal 601, dan Pasal 602 KUHP serta sifat delik formil dan materielnya.
- Menerapkan tahapan pemidanaan menurut Perma 2/2026 pada perkara terorisme tertentu.
Yang dibahas
- Dua rumah bagi satu kejahatan
- Pasal 600 KUHP, terorisme dengan akibat
- Pasal 601 KUHP dan perluasan pertanggungjawaban
- Pendanaan terorisme
- Pedoman pemidanaan menurut Perma 2/2026
- Saksi pelaku yang bekerja sama
- Contoh kasus: Gudang sewaan di pinggir kota
Contoh soal
Setelah KUHP baru berlaku, bagaimana kedudukan UU Terorisme?
- A. Seluruh UU Terorisme dicabut dan perkara terorisme hanya memakai KUHP.
- B. Pasal 6 dan Pasal 7 dicabut dan dirujuk ke Pasal 600 dan Pasal 601 KUHP, sedangkan pasal lain yang tidak dicabut tetap berlaku.
- C. UU Terorisme tetap berlaku penuh dan Pasal 600 KUHP hanya pengulangan.
- D. UU Terorisme hanya berlaku bagi perkara yang terjadi sebelum 2 Januari 2026.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Yang dicabut hanya pasal tertentu, antara lain Pasal 6 dan Pasal 7; pasal lain tetap dipakai.
- B. Benar
- Inilah pembagian yang dibuat Pasal 622 ayat (1) huruf o dan ayat (7) KUHP.
- C. Kurang tepat
- Rumusan delik intinya sudah dipindahkan; pasal lama tidak lagi menjadi dasar dakwaan.
- D. Kurang tepat
- Tidak ada pembatasan seperti itu; pasal yang tidak dicabut tetap dipakai untuk perkara baru.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Delik materiel
- Delik yang selesai ketika akibat yang dilarang timbul.
- Delik formil
- Delik yang selesai begitu perbuatan yang dilarang dilakukan.
- Permufakatan jahat
- Kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana terorisme tertentu.
- Pendanaan terorisme
- Menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana dengan maksud digunakan untuk terorisme.
- Transaksi keuangan mencurigakan
- Transaksi yang dimaksudkan untuk terorisme atau melibatkan orang dalam daftar terduga teroris.
- Pedoman pemidanaan
- Panduan lima tahap bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terorisme tertentu.
Dasar hukum
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 600, 601, 602, 612, 620, 622
- UU 9/2013 Pendanaan Terorisme: Pasal 1, 5, 8, 13
- UU 3/2026 Pelindungan Saksi dan Korban: Pasal 1, 11
- Perma 2/2026 Pemidanaan Terorisme Tertentu: Pasal 1, 7, 8, 11, 15, 18, 10
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.