Unit 6 dari 8, sekitar 32 menit
Kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang
Kekerasan berbasis gender dan perdagangan orang diatur oleh beberapa undang-undang sekaligus. UU TPKS mengatur jenis kekerasan seksual, hukum acara yang berpihak pada korban, dan restitusi. UU PKDRT mengatur kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga serta perintah perlindungan. UU TPPO mengatur perdagangan orang dengan penekanan pada restitusi. Sejak KUHP baru berlaku, sebagian rumusan, seperti perdagangan orang di dalam negeri dan persetubuhan atau pencabulan terhadap anak, berpindah ke KUHP, sementara aturan khusus lain tetap dipakai.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan pembagian peran UU TPKS, UU PKDRT, UU TPPO, dan KUHP dalam menangani kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga, dan perdagangan orang.
- Menganalisis unsur tindak pidana kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan perdagangan orang pada suatu kasus.
- Menguraikan hak korban atas perlindungan, restitusi, dan pemulihan dalam ketiga undang-undang tersebut.
Yang dibahas
- Peta undang-undang yang saling bersilangan
- Jenis kekerasan seksual dan delik aduan dalam UU TPKS
- Pembuktian dan hukum acara berpihak pada korban
- Kekerasan dalam rumah tangga
- Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga
- Perdagangan orang dan hak restitusi
- Contoh kasus: Tawaran kerja untuk Wulan
Contoh soal
Seorang pelaku merekrut orang untuk dieksploitasi di dalam negeri. Rumusan delik pokoknya kini dibaca di mana?
- A. Pasal 2 UU 21/2007, yang masih berlaku penuh.
- B. Pasal 81 UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak.
- C. Pasal 455 KUHP, sesuai pengalihan rujukan dalam Pasal 622 ayat (9) KUHP.
- D. Pasal 14 UU TPKS tentang kekerasan seksual berbasis elektronik.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 2 UU TPPO dicabut oleh Pasal 622 ayat (1) huruf q KUHP.
- B. Kurang tepat
- Pasal itu mengatur persetubuhan dengan anak, bukan perdagangan orang.
- C. Benar
- Rumusan perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi di wilayah Indonesia ada di Pasal 455 KUHP.
- D. Kurang tepat
- Pasal itu mengatur perbuatan elektronik bermuatan seksual, bukan perdagangan orang.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Delik aduan
- Tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban.
- Restitusi
- Ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan.
- Perintah perlindungan
- Penetapan pengadilan untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- Penelantaran rumah tangga
- Tidak memenuhi kewajiban menafkahi atau merawat orang dalam rumah tangga, termasuk menciptakan ketergantungan ekonomi.
- Perdagangan orang
- Proses, cara, dan tujuan yang bersama-sama mengarah pada eksploitasi seseorang.
- Kekerasan seksual berbasis elektronik
- Merekam, mengirim, atau menguntit secara elektronik untuk tujuan seksual tanpa hak.
Dasar hukum
- UU 12/2022 TPKS: Pasal 4, 6, 7, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 5
- UU 23/2004 PKDRT: Pasal 2, 5, 9, 10, 16, 30, 29
- UU 21/2007 TPPO: Pasal 1, 4, 17, 48
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 415, 417, 455, 457, 473, 622, 620
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.