Unit 7 dari 8, sekitar 32 menit
Siber dan data pribadi
Tindak pidana siber kini tersebar di dua tempat. Sejumlah pasal pidana UU ITE dicabut oleh Pasal 622 KUHP dan rumusannya dipindah ke KUHP, misalnya kesusilaan ke Pasal 407, kebencian ke Pasal 243, akses ilegal ke Pasal 332, dan penyadapan ke Pasal 258. Pasal ITE lain, serta ketentuan alat bukti elektronik, tetap dipakai. UU 27/2022 mengatur pelindungan data pribadi, termasuk larangan memperoleh, mengungkapkan, menggunakan, dan memalsukan data pribadi secara melawan hukum, dengan ancaman bagi perorangan dan korporasi.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan pembagian tempat pengaturan tindak pidana siber antara UU ITE dan KUHP setelah Pasal 622 KUHP.
- Menganalisis unsur pencemaran nama baik, ujaran kebencian, akses ilegal, dan penyadapan dalam konteks elektronik.
- Menguraikan pelindungan data pribadi dan tindak pidana dalam UU 27/2022.
Yang dibahas
- Dua tempat bagi kejahatan di ruang digital
- Muatan melanggar kesusilaan dan pornografi
- Pencemaran nama baik dan pemerasan melalui sistem elektronik
- Ujaran kebencian, hoaks, dan ancaman
- Akses ilegal, penyadapan, dan bukti elektronik
- Pelindungan data pribadi dalam UU 27/2022
- Contoh kasus: Akun yang dibobol
Contoh soal
Mana yang benar tentang akses ilegal ke sistem elektronik milik orang lain setelah KUHP baru berlaku?
- A. Hanya diatur UU ITE, KUHP tidak mengaturnya.
- B. Rumusan deliknya kini dibaca melalui Pasal 332 KUHP sesuai Pasal 622 ayat (10) huruf d.
- C. Dibaca melalui Pasal 258 KUHP.
- D. Dibaca melalui Pasal 407 KUHP.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pasal 332 KUHP mengatur akses ilegal.
- B. Benar
- Pasal 30 UU ITE termasuk yang dicabut dan dialihkan ke Pasal 332.
- C. Kurang tepat
- Pasal 258 mengatur penyadapan.
- D. Kurang tepat
- Pasal 407 mengatur pornografi.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Informasi elektronik
- Kumpulan data elektronik yang oleh Pasal 5 UU ITE diakui sebagai alat bukti yang sah.
- Akses ilegal
- Mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain tanpa hak atau melawan hukum.
- Intersepsi
- Mendengarkan, merekam, atau mengubah transmisi elektronik yang tidak bersifat publik.
- Data pribadi
- Data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi.
- Pengendali data pribadi
- Pihak yang menentukan tujuan dan kendali pemrosesan data pribadi.
- Subjek data pribadi
- Orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi.
Dasar hukum
- UU 11/2008 ITE: Pasal 5, 27, 27A, 27B, 28, 29, 30, 31
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 243, 258, 300, 301, 332, 407, 433, 441, 622, 620
- UU 27/2022 Pelindungan Data Pribadi: Pasal 1, 4, 20, 65, 67, 70
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.