Unit 8 dari 8, sekitar 32 menit
Anak, lingkungan, korporasi
Tiga bidang ini sama-sama mengubah cara pidana dijatuhkan. Pada anak, hukum mengutamakan pemulihan dan diversi, membatasi penahanan dan pidana penjara. Pada lingkungan, pidana bertumpu pada pelampauan baku mutu dan dipadukan dengan pertanggungjawaban perdata dan sanksi administratif. Pada korporasi, KUHP menetapkan korporasi sebagai subjek tindak pidana dengan syarat pertanggungjawaban sendiri, sedangkan Perma 13/2016 memberi tata cara pemeriksaannya, yang kesesuaiannya dengan KUHP dan KUHAP baru masih perlu diperiksa.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan batas umur, diversi, dan jenis sanksi dalam sistem peradilan pidana anak.
- Menganalisis tindak pidana pencemaran lingkungan berdasarkan baku mutu, sifat sengaja atau lalai, dan akibat.
- Menguraikan dasar pertanggungjawaban pidana korporasi menurut KUHP, UU 32/2009, dan Perma 13/2016.
Yang dibahas
- Siapa yang disebut anak dalam perkara pidana
- Diversi dan keadilan restoratif
- Penangkapan, penahanan, dan pidana bagi anak
- Pidana lingkungan hidup
- Korporasi sebagai pelaku tindak pidana
- Tata cara perkara pidana korporasi menurut Perma 13/2016
- Contoh kasus: Limbah di Sungai Bening
Contoh soal
Seorang anak berusia 13 tahun terbukti melakukan tindak pidana. Sanksi yang dapat dijatuhkan adalah...
- A. pidana penjara di LPKA.
- B. tindakan, bukan pidana.
- C. tidak ada sanksi apa pun karena belum berusia 18 tahun.
- D. pidana denda yang dibayar orang tua.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pidana tidak dapat dijatuhkan kepada anak yang belum berusia 14 tahun.
- B. Benar
- Pasal 69 ayat (2) menyatakan anak di bawah 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.
- C. Kurang tepat
- Anak berusia 12 tahun atau lebih tetap dapat diperiksa dan dikenai tindakan.
- D. Kurang tepat
- Pidana anak tidak berupa denda yang dibayar orang tua.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Diversi
- Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
- Keadilan restoratif
- Penyelesaian yang menekankan pemulihan keadaan semula, bukan pembalasan.
- Baku mutu lingkungan hidup
- Ukuran batas kadar zat, energi, atau komponen yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya.
- Tanggung jawab mutlak
- Tanggung jawab atas kerugian tanpa pembuktian kesalahan pada kegiatan tertentu.
- Korporasi
- Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, berbadan hukum atau tidak.
- Pemegang kendali
- Orang yang berwenang menentukan kebijakan korporasi tanpa perlu otorisasi atasannya.
Dasar hukum
- UU 11/2012 SPPA: Pasal 1, 5, 7, 21, 29, 32, 69, 71, 81, 30
- UU 32/2009 PPLH: Pasal 1, 87, 88, 98, 99, 100, 116, 119
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 40, 46, 48, 118, 120, 121, 45, 47, 473, 476, 477
- Perma 13/2016 Perkara Pidana Korporasi: Pasal 4, 11, 14
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.