Pasal 16 Perma 3/2023 Arbiter, Hak Ingkar, Putusan Arbitrase
Bunyi pasal
(1) Dalam hal terdapat pihak yang tidak melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional secara sukarela, salah satu pihak mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mendapatkan eksekusi.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik melalui SIP.
(3) Terhadap Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional dapat diajukan permohonan pelaksanaan untuk sebagian dari Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional.
(4) Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak permohonan eksekusi didaftarkan, memeriksa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memutuskan menolak untuk mengakui atau mengabulkan eksekutor dengan menilai dan berpedoman pada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
(5) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengabulkan eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat menulis eksekutor tersebut pada lembar asli dan salinan autentik Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional yang dikeluarkan.
(6) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat menolak eksekutor untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional/Putusan Arbitrase Syariah Internasional, dapat diajukan kasasi.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.