Pasal 5 Permenaker 7/2026 Pekerjaan Alih Daya
Bunyi pasal
(1) Perusahaan Alih Daya wajib memiliki bukti pencatatan Perjanjian Alih Daya.
(2) Permohonan pencatatan Perjanjian Alih Daya diajukan oleh Perusahaan Alih Daya kepada Dinas di lokasi pekerjaan dilaksanakan, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Perjanjian Alih Daya ditandatangani oleh para pihak.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan melampirkan dokumen Perjanjian Alih Daya.
(4) Dinas yang berwenang memeriksa Perjanjian Alih Daya yang dicatatkan dapat menangguhkan penerbitan bukti pencatatan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4.
(5) Dalam hal Perjanjian Alih Daya telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4, Dinas menerbitkan bukti pencatatan.
(6) Kepala Dinas harus menyampaikan laporan pencatatan Perjanjian Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Menteri dengan tembusan kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.