Pasal 127C Permendagri 120/2018 Produk Hukum Daerah
Bunyi pasal
(1) Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri menerbitkan surat kepada gubernur dan sekretaris daerah atas nama gubernur menerbitkan surat kepada bupati/wali kota baik yang berisi pernyataan telah sesuai maupun yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127B ayat (1).
(2) Hasil Klarifikasi yang menyatakan tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi rekomendasi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan Perda atau pencabutan Perda paling lama pada pembentukan Propemperda pada tahun berikutnya.
(3) Perubahan Perda atau pencabutan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota tidak melaksanakan hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan penilaian terhadap kinerja pemerintahan daerah.
(1) Ketentuan mengenai Klarifikasi Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127A sampai dengan Pasal 127C, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Klarifikasi Perda Kabupaten/Kota.
(2) Ketentuan mengenai Klarifikasi Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127A, Pasal 127B ayat (1) dan Pasal 127C, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Klarifikasi peraturan bupati/peraturan wali kota.
(3) Ketentuan mengenai Klarifikasi Perda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127A, Pasal 127B ayat (2) dan Pasal 127C, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Klarifikasi peraturan bupati/peraturan wali kota yang dilakukan Evaluasi.
40. Ketentuan Bab XI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.