Pasal 2 Perpres 60/2023 Strategi Nasional Bisnis dan HAM
Bunyi pasal
(1) Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan Stranas BHAM.
(2) Pengaturan Stranas BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kewajiban kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melindungi HAM pada kegiatan usaha;
b. tanggung jawab Pelaku Usaha untuk menghormati HAM; dan
c. akses atas pemulihan bagi korban dugaan pelanggaran HAM di kegiatan usaha.
(3) Stranas BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
a. pedoman bagi kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan bisnis dan HAM; dan
b. pedoman bagi Pelaku Usaha dan Pemangku Kepentingan Lainnya untuk ikut serta dalam penghormatan HAM pada sektor bisnis.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.