Unit 12 dari 12, sekitar 35 menit
Bisnis dan HAM
Hukum HAM semula mengikat negara, padahal banyak dampak terhadap hak hari ini datang dari kegiatan usaha. UN Guiding Principles on Business and Human Rights 2011 menjawabnya dengan tiga pilar: negara wajib melindungi HAM dari pelanggaran oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan; perusahaan bertanggung jawab menghormati HAM; dan korban berhak atas akses pemulihan. Inti pilar kedua adalah uji tuntas HAM: mengidentifikasi dampak, bertindak, memantau, dan melaporkannya, dengan prioritas pada dampak paling parah. Indonesia mengadopsi kerangka ini lewat Strategi Nasional Bisnis dan HAM dalam Perpres 60/2023. Perpres itu menjadi pedoman, sedangkan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada perusahaan tetap datang dari undang-undang seperti KUHP, hukum lingkungan, dan hukum perdata.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan tiga pilar UN Guiding Principles 2011 dan pembedaan kewajiban negara dari tanggung jawab perusahaan.
- Menerapkan langkah uji tuntas HAM, termasuk pembedaan menyebabkan, berkontribusi, dan terkait langsung, pada kasus rantai pasok.
- Menganalisis Stranas BHAM dalam Perpres 60/2023 dan hubungannya dengan kewajiban hukum perusahaan di Indonesia.
Yang dibahas
- Mengapa bisnis menjadi soal HAM
- Pilar pertama, kewajiban negara melindungi
- Pilar kedua, tanggung jawab perusahaan menghormati
- Uji tuntas HAM
- Pilar ketiga, akses atas pemulihan
- Stranas BHAM dalam Perpres 60/2023
- Contoh kasus: Kontraktor smelter dan pekerja anak
Contoh soal
Seorang mahasiswa berpendapat bahwa perusahaan tidak mungkin melanggar HAM karena hanya negara yang terikat perjanjian HAM. Tanggapan mana yang paling tepat?
- A. Pendapat itu benar, karena UNGP pun menyatakan perusahaan tidak punya kaitan apa pun dengan HAM.
- B. Pendapat itu terlalu sempit, karena UU 39/1999 menyebut setiap orang wajib menghormati HAM dan UNGP menetapkan tanggung jawab perusahaan untuk menghormatinya.
- C. Pendapat itu keliru, karena UNGP adalah perjanjian internasional yang ditandatangani perusahaan.
- D. Pendapat itu keliru, karena sejak 2011 perusahaan memikul kewajiban hukum internasional yang sama dengan negara.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. UNGP justru merumuskan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM dalam pilar kedua.
- B. Benar
- Benar. Pasal 1 angka 1 dan angka 6 UU 39/1999 tidak membatasi pelanggar pada aparat, dan pilar kedua UNGP berlaku bagi semua perusahaan.
- C. Kurang tepat
- Keliru. UNGP disahkan Dewan HAM PBB sebagai prinsip panduan, bukan perjanjian yang ditandatangani perusahaan.
- D. Kurang tepat
- Keliru. UNGP sengaja membedakan kewajiban negara dari tanggung jawab perusahaan dan tidak menciptakan kewajiban hukum internasional baru.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- UNGP
- UN Guiding Principles on Business and Human Rights 2011, 31 prinsip dalam tiga pilar tentang kewajiban negara, tanggung jawab perusahaan, dan akses pemulihan.
- Tanggung jawab menghormati
- Standar perilaku bagi semua perusahaan untuk menghindari pelanggaran HAM dan menangani dampak buruk yang melibatkan mereka.
- Uji tuntas HAM
- Proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi, menangani, memantau, dan melaporkan dampak HAM dari kegiatan dan hubungan bisnis perusahaan.
- Keparahan
- Ukuran prioritas dampak menurut skala, cakupan, dan sifat tak terpulihkannya.
- Pengaruh (leverage)
- Kemampuan perusahaan mengubah perilaku pihak lain yang menimbulkan dampak buruk.
- Mekanisme pengaduan tingkat operasional
- Saluran pengaduan yang dibuat perusahaan agar pihak terdampak dapat menyampaikan keluhan dan memperoleh pemulihan sejak dini.
- Stranas BHAM
- Arah kebijakan nasional dalam Perpres 60/2023 yang menjadi acuan pemerintah dan pelaku usaha untuk pelindungan, penghormatan, dan pemulihan HAM di kegiatan usaha.
- Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- Kewajiban perseroan di bidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam yang dianggarkan sebagai biaya perseroan.
Dasar hukum
- Perpres 60/2023 Strategi Nasional Bisnis dan HAM: Pasal 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12
- UU 39/1999 HAM: Pasal 1, 64, 71
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 45, 46, 48
- UU 8/2016 Penyandang Disabilitas: Pasal 53
- UU 32/2009 PPLH: Pasal 22, 88
- UU 40/2007 Perseroan Terbatas: Pasal 74
- KUHPerdata: Pasal 1365
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.