Unit 11 dari 12, sekitar 35 menit

Pelindungan saksi dan korban

UU 3/2026 menggantikan UU 13/2006 sebagaimana diubah UU 31/2014. Undang-undang ini melindungi enam golongan orang: saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan ahli. Pelindungan diberikan bila ada ancaman atau situasi khusus, berdasarkan penilaian LPSK atau penetapan pengadilan, dan dapat mencakup keamanan, identitas baru, pendampingan, hingga pemulihan. Pelapor beriktikad baik tidak dapat dituntut atas laporannya, dan saksi pelaku yang memenuhi syarat dapat memperoleh penanganan khusus dan keringanan pidana. Korban berhak atas restitusi, yaitu ganti rugi dari pelaku yang dicantumkan dalam putusan dan dapat dijamin dengan sita. Golongan korban tertentu juga berhak atas kompensasi dari negara, dengan Dana Abadi Korban sebagai sumber pemulihan.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan siapa yang dilindungi UU 3/2026, syarat pemberian pelindungan, dan hak-hak yang dapat diberikan LPSK.
  • Membedakan restitusi dari kompensasi menurut pembayar, dasar, golongan korban, dan cara pelaksanaannya.
  • Menerapkan aturan tentang saksi pelaku, pelapor beriktikad baik, dan permohonan ke LPSK pada kasus sederhana.

Yang dibahas

  1. Dari korban yang terlupakan ke UU 3/2026
  2. Siapa yang dilindungi dan atas asas apa
  3. Syarat dan isi hak pelindungan
  4. Pelapor beriktikad baik dan saksi pelaku
  5. LPSK dan jalannya permohonan
  6. Restitusi, ganti rugi dari pelaku
  7. Kompensasi dan Dana Abadi Korban
  8. Contoh kasus: Sari dan perekrut tenaga kerja

Contoh soal

Pak Bambang mengajukan permohonan pelindungan ke LPSK dua pekan sebelum UU 3/2026 berlaku. LPSK baru memutus permohonannya sebulan kemudian. Undang-undang mana yang dipakai untuk memutus permohonan itu?

  1. A. UU 3/2026, karena keputusan LPSK dibuat setelah undang-undang baru berlaku.
  2. B. UU 13/2006 sebagaimana diubah UU 31/2014, karena permohonannya diajukan sebelum UU 3/2026 berlaku.
  3. C. Pak Bambang boleh memilih undang-undang yang paling menguntungkan baginya.
  4. D. Permohonannya gugur dan harus diajukan ulang karena undang-undang lama sudah dicabut.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Keliru. Pasal 73 mengaitkan hukum yang berlaku dengan saat permohonan diajukan, bukan saat keputusan dibuat.
B. Benar
Benar. Pasal 73 UU 3/2026 menyatakan permohonan yang diajukan sebelum undang-undang ini berlaku diproses berdasarkan undang-undang lama.
C. Kurang tepat
Keliru. Pilihan hukum yang paling menguntungkan dikenal dalam hukum pidana materiil, sedangkan Pasal 73 menetapkan satu aturan peralihan yang tegas.
D. Kurang tepat
Keliru. Pencabutan oleh Pasal 77 tidak menggugurkan permohonan yang sedang berjalan; Pasal 73 justru menjaganya.

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

LPSK
Lembaga negara independen yang bertugas memberi pelindungan dan hak lain kepada saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan ahli.
Saksi pelaku
Tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana.
Informan
Orang yang memberi data atau informasi akurat secara rahasia kepada instansi berwenang tentang suatu perkara.
Situasi khusus
Keadaan seperti kerentanan, keseriusan tindak pidana, atau profil pelaku yang dapat menjadi dasar pelindungan walau ancaman belum terjadi.
Restitusi
Ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan atas kerugian korban.
Kompensasi
Ganti rugi yang diberikan negara karena pelaku tidak mampu memberi ganti rugi sepenuhnya kepada korban.
Dana Abadi Korban
Dana yang dikelola kementerian keuangan dan dimanfaatkan LPSK untuk membiayai kompensasi dan pemulihan korban.
Sita jaminan restitusi
Penyitaan harta pelaku oleh penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin pembayaran restitusi.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.