Unit 10 dari 12, sekitar 35 menit
Kebebasan sipil di era digital
Kebebasan sipil melindungi ruang pribadi dan ruang publik warga: berkeyakinan, menyatakan pendapat, berkumpul, dan menjaga kehidupan pribadi. UUD 1945 menjaminnya di Pasal 28E, 28F, 28G, dan 29. Kebebasan berpikir dan berkeyakinan di dalam batin tidak dapat dibatasi, tetapi wujud lahirnya dapat dibatasi dengan undang-undang yang memenuhi Pasal 28J ayat (2). Di era digital, ekspresi menyebar lebih cepat dan jejak data lebih banyak. KUHP 2023 kini memuat delik penyerangan kehormatan Presiden sebagai delik aduan dengan pengecualian untuk kritik, menggantikan sebagian pasal pidana UU ITE, termasuk pasal pencemaran dan ujaran kebencian yang dulu sering dipakai, dan mengatur berita bohong serta delik terhadap agama. UU 27/2022 memberi setiap orang hak atas datanya dan mewajibkan pengendali data punya dasar pemrosesan yang sah.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Membedakan bagian kebebasan beragama, berekspresi, dan berkumpul yang tidak dapat dibatasi dari bagian yang dapat dibatasi, lalu menguji pembatasannya.
- Membedakan kritik dari penyerangan kehormatan, pencemaran, berita bohong, dan ujaran kebencian menurut KUHP 2023.
- Menerapkan UU 27/2022 untuk menilai apakah pemrosesan data pribadi sah dan apa akibat hukumnya bila tidak.
Yang dibahas
- Kebebasan sipil dan ruang digital
- Kebebasan beragama dan berkeyakinan
- Kebebasan berekspresi dan kritik terhadap penguasa
- Pencemaran, berita bohong, dan ujaran kebencian di ruang digital
- Kebebasan berkumpul dan berserikat
- Privasi dan dasar pemrosesan data pribadi
- Hak subjek data, kegagalan pelindungan, dan sanksi
- Contoh kasus: Penagihan pinjaman daring yang menyebar data
Contoh soal
Pemerintah daerah mewajibkan seluruh pegawainya menandatangani pernyataan bahwa mereka "tidak meyakini" ajaran sebuah aliran tertentu. Bagaimana menilainya?
- A. Sah bila dituangkan dalam peraturan daerah, karena Pasal 28J ayat (2) membolehkan pembatasan.
- B. Tidak sah, karena yang dibatasi adalah keyakinan batin, yang termasuk hak yang tidak dapat dikurangi.
- C. Sah, karena pegawai negeri tunduk pada disiplin yang lebih ketat daripada warga biasa.
- D. Tidak sah hanya karena pernyataan itu dibuat tanpa persetujuan DPRD.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. Pasal 28J ayat (2) mensyaratkan undang-undang dan hanya berlaku untuk wujud lahir; keyakinan batin tidak dapat dibatasi.
- B. Benar
- Benar. Pasal 28I ayat (1) menggolongkan kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta hak beragama sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Disiplin pegawai dapat mengatur perilaku dalam jabatan, bukan isi keyakinan batin.
- D. Kurang tepat
- Keliru. Persoalannya bukan prosedur; bahkan dengan undang-undang pun keyakinan batin tidak boleh dipaksa.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Forum internum
- Dimensi batin kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama yang tidak dapat dibatasi.
- Forum externum
- Wujud lahir keyakinan atau pendapat, seperti ibadat di tempat umum atau unjuk rasa, yang dapat dibatasi dengan undang-undang.
- Delik aduan
- Tindak pidana yang hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dari pihak yang berhak mengadu.
- Pencemaran
- Serangan terhadap kehormatan atau nama baik orang perseorangan dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui umum.
- Data pribadi
- Data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, sendiri atau dikombinasikan dengan informasi lain.
- Pengendali data pribadi
- Pihak yang menentukan tujuan dan mengendalikan pemrosesan data pribadi.
- Dasar pemrosesan
- Alasan sah yang wajib dimiliki pengendali untuk memproses data pribadi, misalnya persetujuan eksplisit atau kewajiban hukum.
- Kegagalan pelindungan data pribadi
- Kegagalan menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi, sengaja maupun tidak, yang wajib diberitahukan paling lambat 3 x 24 jam.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 28E, 28F, 28G, 28I, 28J, 29
- UU 39/1999 HAM: Pasal 22, 23, 24, 25, 31, 32, 73
- UU 12/2005 ICCPR: Pasal 1
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 218, 219, 220, 240, 243, 256, 263, 264, 300, 301, 302, 433, 434, 440, 441, 622
- UU 27/2022 Pelindungan Data Pribadi: Pasal 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 35, 46, 57, 58, 59, 65, 67, 69, 70
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.