Unit 9 dari 12, sekitar 35 menit
Nondiskriminasi
UUD 1945 menjamin setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun. UU 40/2008 memberi bentuk konkret untuk dua dasar yang paling sering memicu konflik di Indonesia, yaitu ras dan etnis. Diskriminasi terjadi bila pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis mengakibatkan hak asasi seseorang dicabut atau dikurangi. Tidak setiap pembedaan adalah diskriminasi: perlakuan khusus untuk mencapai kesetaraan dibenarkan konstitusi. Negara wajib melindungi, memulihkan, dan mencabut aturan yang diskriminatif, diawasi Komnas HAM. Korban dapat menggugat ganti kerugian. Sejak 2 Januari 2026, delik diskriminasi dan kejahatan berlatar ras atau etnis diatur di Pasal 244 dan 245 KUHP, sedangkan delik menunjukkan kebencian tetap di Pasal 16 UU 40/2008.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menguraikan unsur diskriminasi ras dan etnis menurut UU 40/2008 dan membedakannya dari pembedaan yang sah serta dari perlakuan khusus.
- Menentukan jalur hukum yang tersedia bagi korban: pengawasan Komnas HAM, gugatan ganti kerugian, dan pemidanaan menurut UU 40/2008 dan KUHP.
- Menerapkan Pasal 244 dan 245 KUHP serta Pasal 16 UU 40/2008 pada kasus diskriminasi dan ujaran kebencian berbasis ras atau etnis.
Yang dibahas
- Kesetaraan dan larangan diskriminasi
- Unsur diskriminasi ras dan etnis menurut UU 40/2008
- Perlakuan khusus bukan diskriminasi
- Warisan pembedaan rasial dalam hukum Indonesia
- Kewajiban negara, pengawasan Komnas HAM, dan gugatan korban
- Pidana diskriminasi ras dan etnis setelah KUHP 2026
- Contoh kasus: Gaji berbeda di PT Samudra Logistik
Contoh soal
Rina, warga keturunan Arab, ditolak bekerja di sebuah toko karena agamanya, bukan karena etnisnya. Aturan mana yang paling tepat menjadi dasar perlindungannya?
- A. UU 40/2008, karena undang-undang itu mengatur semua bentuk diskriminasi.
- B. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan UU 39/1999, yang melarang diskriminasi atas dasar apa pun termasuk agama.
- C. Tidak ada dasar hukum, karena toko adalah pihak swasta yang bebas memilih karyawan.
- D. CERD, karena konvensi itu mencakup pembedaan berdasarkan agama.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Keliru. UU 40/2008 hanya menangani diskriminasi berdasarkan ras dan etnis; agama berada di luar cakupannya.
- B. Benar
- Benar. Pasal 28I ayat (2) memakai frasa "atas dasar apa pun", dan definisi diskriminasi di UU 39/1999 menyebut agama sebagai salah satu dasarnya.
- C. Kurang tepat
- Keliru. Pasal 28I ayat (2) juga memberi hak atas perlindungan dari diskriminasi oleh pihak lain, sehingga negara wajib melindungi dari diskriminasi oleh swasta.
- D. Kurang tepat
- Keliru. CERD mencakup ras, warna kulit, keturunan, serta asal kebangsaan atau etnis, bukan agama.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Diskriminasi ras dan etnis
- Pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi.
- Ras
- Golongan bangsa berdasarkan ciri fisik dan garis keturunan.
- Etnis
- Penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma, bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan.
- Diskriminasi tidak langsung
- Syarat atau kebijakan yang tampak netral tetapi merugikan satu kelompok secara tidak sebanding tanpa pembenaran yang sah.
- Kesetaraan substantif
- Pandangan bahwa kesetaraan diukur dari kesempatan dan hasil nyata yang dinikmati kelompok, bukan hanya dari aturan yang sama untuk semua.
- Perlakuan khusus
- Kemudahan atau tindakan khusus bagi kelompok yang tertinggal untuk mencapai persamaan, yang sah bila bertujuan jelas, sebanding, dan sementara.
- Restitusi
- Pidana tambahan berupa pembayaran atau pemulihan hak korban yang dibebankan kepada pelaku.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 6, 26, 27, 28D, 28H, 28I
- UU 39/1999 HAM: Pasal 1, 3, 5
- UU 40/2008 Diskriminasi Ras dan Etnis: Pasal 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 21
- KUHP (UU 1/2023): Pasal 3, 36, 46, 79, 242, 243, 244, 245, 622
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 11 November 2026.