Pasal 7 Perpres 60/2023 Strategi Nasional Bisnis dan HAM
Bunyi pasal
(1) Untuk menyelenggarakan pelaksanaan Stranas BHAM di daerah provinsi dibentuk GTD BHAM.
(2) Pembentukan GTD BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3) GTD BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh gubernur.
(4) Keanggotaan GTD BHAM terdiri atas:
a. organisasi perangkat daerah provinsi;
b. instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan
c. mitra non-pemerintah.
(5) GTD BHAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat daerah;
b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Stranas BHAM di tingkat daerah; dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan Aksi BHAM
kepada GTN BHAM.
(6) Masa keanggotaan GTD BHAM sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) mengikuti periode Aksi
BHAM.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.