Pasal 12 PMK 2/2021 Tata Beracara PUU

Bunyi pasal

(1) Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online). (2) Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (online), Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan. (4) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 1 (satu) eksemplar asli yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (5) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas sekurang-kurangnya: a. salinan undang-undang atau Perppu, setidak-tidaknya bagian atau bab yang dimohonkan pengujian termasuk halaman depan dan halaman yang memuat tanggal pengundangan dari salinan undang-undang atau Perppu; b. salinan UUD 1945. (6) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (hard copy) dan/atau dokumen digital (soft copy). (7) Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.

Pelajari pasal ini