Pasal 49 PP 22/2021 Penyelenggaraan PPLH

Bunyi pasal

(1) Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) menjadi bahan pertimbangan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengarı kewenangannya dalam menetapkan: a. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau b. surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup. (2) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rekomendasi hasil uji kelayakan diterima. (3) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a merupakan: a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan b. prasyarat; b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. (4) Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar pelaksanaan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan. (6) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat: a. dasar ditetapkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, berupa rekomendasi hasil uji kelayakan dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah, meliputi: 1. nama Usaha dan/atau Kegiatan; 2. jenis Usaha dan/atau Kegiatan; 3. nama dan jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; 4. alamat kantor; dan 5. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan; c. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang disetujui untuk dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung sesuai dengan Persetujuan Teknis yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan Persetujuan Teknis; d. Persetujuan Teknis paling sedikit memuat: 1. standar teknis baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas; 2. standar kompetensi sumber daya manusia terkait baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan analisis mengenai dampak lalu lintas; dan 3. sistem manajemen lingkungan. e. persyaratan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis; f. kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, yang terdiri atas: 1. memenuhi ketentuan sesuai dengan dokumen RKL-RPL; 2. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas; 4. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. melakukan pengelolaan Limbah nonB3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL; 6. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali; 7. mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan; 8. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan/atau 9. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; g. hal-hal lain, yang meliputi: 1. ketentuan bahwa penanggung jawab Usaha dar,/atau Kegiatan dapat dikenakan Sanksi Administratif apabila ditemukan pelanggaran administratif; 2. ketentuan bahwa penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan; 3. ketentuan masa berlaku Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, yang menjelaskan bahwa keputusan kelayakan Lingkungan Hidup ini berlaku selama Usaha dan/atau Kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas Usaha dan/atau Kegiatan dimaksud; dan 4. tanggal penetapan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. (7) Surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat: a. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan; b. dasar pertimbangan ketidaklayakan Lingkungan Hidup; c. penetapan ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan d. tanggal penetapan keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.

Pelajari pasal ini