Pasal 501 PP 22/2021 Penyelenggaraan PPLH
Bunyi pasal
(1) Penegakan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500 ayat (4) huruf b dapat dilakukan dengan pembuktian pertanggungjawaban mutlak.
(2) Pembuktian dengan prinsip pertanggungjawaban mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimintakan oleh penggugat dan termuat dalam surat gugatan.
(3) Pertanggungjawaban mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberlakukan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya:
a. menggunakan B3;
b. menghasilkan Limbah B3 dan/atau mengeiola Limbah B3; dan/atau
c. menimbulkan ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup.
(4) Tergugat dapat mengajukan pembelaan dengan pembuktian.
a. tidak menggunakan B3, menghasilkan Limbah B3, atau menimbulkan ancaman yang serius; dan/atau
b. Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup bukan disebabkan oleh aktivitas Usaha dan/atau Kegiatannya tetapi disebabkan oleh pihak lain atau keadaan kahar (force majeur.
(5) Tergugat dapat dibebaskan dari tanggung jawab mutlak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dapat membuktikan bahwa Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup disebabkan oleh salah satu alasar.:
a. adanya bencana alam atau peperangan;
b. adanya keadaan memaksa di luar kemampuan manusia; atau
c. akibat perbuatan pihak lain yang menyebabkan terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
(6) Dalarn hal Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup akibat perbuatan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, pihak lain bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.