Pasal 508 PP 22/2021 Penyelenggaraan PPLH

Bunyi pasal

(1) Sanksi Administratif berupa: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. denda administratif; d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau e. pencabutan Perizinan Berusaha. (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk keputusan. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang; b. nama dan alamat penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; c. nama dan alamat perusahaan; d. jenis pelanggaran; e. ketentuan yang dilanggar; f. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan g. jangka waktu penataan kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.

Pelajari pasal ini