Pasal 508 PP 22/2021 Penyelenggaraan PPLH
Bunyi pasal
(1) Sanksi Administratif berupa:
a. teguran tertulis;
b. paksaan pemerintah;
c. denda administratif;
d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
e. pencabutan Perizinan Berusaha.
(2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk keputusan.
(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. nama jabatan dan alamat pejabat administrasi yang berwenang;
b. nama dan alamat penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
c. nama dan alamat perusahaan;
d. jenis pelanggaran;
e. ketentuan yang dilanggar;
f. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan
g. jangka waktu penataan kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.