Pasal 512 PP 22/2021 Penyelenggaraan PPLH

Bunyi pasal

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, dapat memaksa penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. (2) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. (3) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas beban biaya penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan. (4) Beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bersumber dari dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471.

Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.

Pelajari pasal ini