Pasal 206 RBg

Bunyi pasal

Pelaksanaan hukum (eksekusi) perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam tingkat pertama dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang telah diputuskan dalam pasal-pasal berikut. Jika putusan seluruhnya atau sebagian harus dilaksanakan di luar wilayah hukum jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau ketua tidak ada di tempat itu, maka ketua dapat minta secara tertulis perpanjangan jangka yang bersangkutan. Dalam hal putusan itu seluruhnya atau sebagian harus dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan negeri, maka ia segera tertulis minta perpanjangan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan, juga jika pengadilan negeri itu ada di Pulau Jawa dan Madura - ketua itu bertindak sebagai juru penyita pelaksanaan harus dilakukan di luar wilayah hukum pengadilan negerinya. Bagi ketua pengadilan negeri yang diminta perpanjangannya oleh ketua di Jawa dan Madura, berlaku ketentuan-ketentuan bahwa terhadap segala akibat tindakan-tindakannya yang dimintakan kepadanya. Ketua yang diminta perpanjangannya secapatnya memberitahukan tentang tindakan-tindakan yang dimintakan kepadanya dan kemudian memberitahukan hasilnya kepada pengadilan negeri yang memerintahkan dalam tingkat pertama. Perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang diakui olehnya, yang diajukan untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim. Tentang perselisihan-perselisihan yang timbul dan tentang keputusan-keputusan yang telah diambil, tiap-tiap kali harus segera, oleh ketua pengadilan negeri, diberitahukan kepada ketua pengadilan negeri yang memutus dalam tingkat pertama. (HIR. 195.)

Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.

Pelajari pasal ini