Unit 11 dari 13, sekitar 45 menit
Eksekusi
Eksekusi adalah pelaksanaan putusan secara paksa terhadap pihak yang kalah dan tidak menaatinya sukarela. Yang dapat dieksekusi pada asasnya hanya putusan kondemnatoir yang telah berkekuatan hukum tetap, di bawah perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri. Tahapannya berurutan: permohonan, teguran (aanmaning) paling lama delapan hari, sita eksekusi, pengumuman dan lelang, lalu pembagian hasil. Putusan yang menghukum melakukan perbuatan atau mengosongkan barang tetap dijalankan lewat perintah pengosongan atau penilaian dengan uang. Tereksekusi dan pihak ketiga dapat melawan, dan paksaan badan dibatasi ketat. Mahasiswa harus mampu mengurutkan tahapan itu dan menyebut dasarnya.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan syarat, wewenang, dan tahapan eksekusi putusan perdata dari permohonan hingga lelang.
- Membedakan eksekusi pembayaran sejumlah uang, eksekusi perbuatan, dan eksekusi riil.
- Menilai upaya perlawanan, penundaan, dan batas paksaan terhadap tereksekusi.
Yang dibahas
- Dasar, syarat, dan wewenang eksekusi
- Permohonan dan teguran (aanmaning)
- Sita eksekusi
- Lelang dan pembagian hasil
- Eksekusi riil, perbuatan, dan grosse akta
- Perlawanan, penundaan, dan paksaan badan
- Contoh kasus: Eksekusi utang yang berlarut
Contoh soal
Putusan pengadilan negeri Bekasi dibanding dan dikuatkan oleh pengadilan tinggi, lalu menjadi tetap. Siapa yang memerintahkan dan memimpin eksekusinya?
- A. Ketua pengadilan tinggi yang menguatkan putusan.
- B. Ketua Mahkamah Agung langsung.
- C. Penggugat sendiri dengan bantuan polisi.
- D. Ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara pada tingkat pertama.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Pelaksanaan tidak berpindah ke pengadilan tinggi karena banding.
- B. Kurang tepat
- Mahkamah Agung tidak menjalankan eksekusi perkara perdata biasa.
- C. Kurang tepat
- Pelaksanaan ada pada panitera dan juru sita di bawah pimpinan ketua pengadilan.
- D. Benar
- Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 54 ayat (2) UU 48/2009 menetapkannya demikian.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Eksekusi
- Pelaksanaan putusan secara paksa terhadap pihak yang kalah dan tidak menaatinya sukarela.
- Aanmaning
- Teguran ketua pengadilan agar tereksekusi memenuhi putusan dalam waktu paling lama delapan hari.
- Sita eksekusi
- Penyitaan harta tereksekusi setelah putusan tetap sebagai jaminan pembayaran lewat lelang.
- Eksekusi riil
- Pelaksanaan putusan dengan memenuhi langsung hak yang ditetapkan, seperti pengosongan rumah.
- Uang paksa (dwangsom)
- Sejumlah uang yang harus dibayar tiap hari kelalaian agar putusan ditaati.
- Gijzeling
- Penyanderaan debitur sebagai paksaan badan, yang sangat dibatasi.
- Grosse akta
- Salinan akta pengakuan utang atau hipotek berirah-irah keadilan yang berkekuatan sama dengan putusan hakim.
Dasar hukum
- HIR: Pasal 195, 196, 197, 199, 200, 201, 204, 205, 209, 210, 224, 180
- Perma 2/2015 Gugatan Sederhana: Pasal 31
- RBg: Pasal 206, 207, 208, 215, 217
- UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman: Pasal 54
- UU 14/1985 MA: Pasal 66
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.