Unit 10 dari 13, sekitar 45 menit
Upaya hukum
Upaya hukum adalah jalan bagi pihak yang tidak puas terhadap putusan untuk meminta pemeriksaan ulang. Upaya hukum biasa, yaitu perlawanan, banding, dan kasasi, mencegah putusan menjadi tetap. Upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga, menyerang putusan yang sudah tetap atau eksekusinya. Banding dimintakan kepada pengadilan tinggi dalam 14 hari, kasasi kepada Mahkamah Agung dalam 14 hari lewat panitera pengadilan tingkat pertama dan hanya setelah banding, sedangkan peninjauan kembali dibatasi enam alasan dan tenggang 180 hari. Mahasiswa harus tahu kapan masing-masing tersedia, siapa yang dapat memakainya, dan bahwa peninjauan kembali tidak menunda pelaksanaan putusan.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Membedakan upaya hukum biasa dan luar biasa serta akibatnya terhadap eksekusi putusan.
- Menjelaskan tenggang waktu dan tata cara banding, kasasi, dan peninjauan kembali perkara perdata.
- Menentukan upaya hukum yang tepat bagi pihak yang kalah, termasuk pihak ketiga yang barangnya disita.
Yang dibahas
- Upaya hukum biasa dan luar biasa
- Banding
- Kasasi: syarat dan alasan
- Pemeriksaan kasasi dan kasasi demi kepentingan hukum
- Peninjauan kembali
- Perlawanan pihak ketiga
- Contoh kasus: Kalah di dua tingkat dengan bukti baru
Contoh soal
Pak Wirya kalah di pengadilan negeri dan tenggang waktu banding belum lewat. Upaya yang ia pilih adalah?
- A. Peninjauan kembali, karena putusan belum sesuai harapannya.
- B. Banding ke pengadilan tinggi sebagai upaya hukum biasa.
- C. Derden verzet, karena ia pihak yang kalah.
- D. Mengajukan gugatan baru dengan dasar yang sama.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- PK hanya untuk putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dengan alasan terbatas.
- B. Benar
- Putusan belum tetap, sehingga upaya biasa yang tersedia.
- C. Kurang tepat
- Perlawanan pihak ketiga hanya untuk orang yang bukan pihak dalam perkara.
- D. Kurang tepat
- Gugatan baru terhalang oleh kekuatan putusan dan tidak menggantikan upaya hukum.
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Upaya hukum biasa
- Perlawanan, banding, dan kasasi yang tersedia sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.
- Upaya hukum luar biasa
- PK dan perlawanan pihak ketiga yang menyerang putusan tetap atau eksekusinya.
- Judex facti
- Pengadilan yang menilai fakta dan hukum, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.
- Judex juris
- Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, yang menilai penerapan hukum.
- Memori kasasi
- Uraian alasan kasasi yang wajib disampaikan dalam 14 hari setelah permohonan dicatat.
- Novum
- Surat bukti baru yang menentukan dan tidak dapat ditemukan saat perkara diperiksa, alasan PK menurut Pasal 67 huruf b.
- Derden verzet
- Perlawanan pihak ketiga yang dirugikan oleh putusan atau eksekusinya.
Dasar hukum
- UU 48/2009 Kekuasaan Kehakiman: Pasal 23, 24, 20, 14
- UU 2/1986 Peradilan Umum: Pasal 51
- UU 20/1947 Peradilan Ulangan: Pasal 1, 7, 10, 11
- RBg: Pasal 199, 200
- UU 14/1985 MA: Pasal 30, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 45, 66, 67, 68, 69, 70, 72
- HIR: Pasal 195
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.