Pasal 16 UU 10/2026 Pengaturan Reforma Agraria

Bunyi pasal

(1) LPRA ditentukan berdasarkan kriteria: a. wilayah yang mengalami ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber Agraria; b. wilayah yang mengalami Konflik Agraria; c. wilayah dengan tanah telantar; d. wilayah yang mengalami kemiskinan; e. wilayah dengan tanah absentee; dan/atau f. wilayah dengan penguasaan yang melebihi batas maksimum. (2) Penentuan LPRA bertujuan untuk memperoleh potensi Objek Reforma Agraria dan Subjek Reforma Agraria melalui tahapan: a. penerimaan pelaporan, pengaduan, dan pendaftaran potensi Objek Reforma Agraria dan Subjek Reforma Agraria dari masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa; b. inventarisasi dan identifikasi potensi Objek Reforma Agraria dan Subjek Reforma Agraria; c. pengumpulan data Reforma Agraria; dan d. penetapan LPRA. (3) Penentuan LPRA oleh Lembaga menjadi dasar penyelesaian Konflik Agraria, Pemulihan Hak atas Tanah, Redistribusi Tanah, dan pemberdayaan Subjek Reforma Agraria. (4) LPRA yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat: a. cakupan wilayah LPRA; b. potensi Objek Reforma Agraria; c. potensi Subjek Reforma Agraria; d. target penyelesaian Konflik Agraria; dan e. target capaian Reforma Agraria. (5) Penentuan LPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas serta hak pengelolaan lahan kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) LPRA yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan ke dalam sistem informasi Reforma Agraria. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan LPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.

Pelajari pasal ini