Pasal 22 UU 10/2026 Pengaturan Reforma Agraria
Bunyi pasal
(1) Subjek Reforma Agraria ditetapkan oleh Lembaga.
(2) Subjek Reforma Agraria terdiri atas:
a. perorangan;
b. kelompok masyarakat; dan
c. masyarakat adat.
(3) Dalam hal di lokasi Objek Reforma Agraria terdapat fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum yang sudah ada atau akan beroperasi langsung dengan upaya pengangkatan kesejahteraan rakyat maka diberikan kepada instansi Pemerintah.
(4) Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki kriteria sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; dan
c. bertempat tinggal di wilayah objek Redistribusi Tanah dalam satu wilayah administrasi kecamatan atau bertempat tinggal di kecamatan lain yang berbatasan dalam satu wilayah kabupaten/kota.
(5) Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. petani tidak bertanah;
b. petani ...§ SK No 304901 A
b. petani yang hanya menguasai tanah kurang dari 0,5 (nol koma lima) hektare;
c. petani penggarap yang mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah yang bukan miliknya;
d. buruh tani yang mengerjakan atau mengusahakan tanah orang lain dengan mendapat upah;
e. perempuan yang tidak memiliki akses terhadap tanah untuk tempat tinggal dan/atau sumber penghidupan;
f. transmigran yang tanahnya tumpang tindih dan/atau berkonflik dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, kawasan hutan, perizinan berusaha, barang milik negara/barang milik daerah, atau aset badan usaha milik negara/aset badan usaha milik daerah;
g. nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik yang memiliki kapal penangkap ikan, baik dalam satu unit maupun dalam jumlah kumulatif sampai dengan GT 60 (enam puluh Gross Tonnage) yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan;
h. pembudidaya ikan kecil, penggarap lahan budidaya ikan, pemilik lahan budidaya, petambak garam kecil, penggarap tambak garam, dan pemilik tambak garam sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam;
i. pengolah dan pemasar hasil perikanan skala usaha mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam;
j. masyarakat miskin di perkotaan yang tidak memiliki akses terhadap tanah untuk tempat tinggal dan/atau sumber penghidupan;
k. buruh perikanan, pertambakan, dan buruh lainnya yang tidak memiliki akses terhadap tanah untuk tempat tinggal;
1. masyarakat yang tinggal dan hidup di pesisir dan pulau-pulau kecil yang menggantungkan hidupnya dari tanah dan sumber Agraria lainnya; dan
2. orang lainnya yang kehilangan atau berkurang penguasaan dan pemilikan tanah serta sumber penghidupannya akibat bencana alam atau melemahnya daya dukung lingkungan hidup, yang memenuhi kriteria sebagai Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Teks dari Justisio, dicek 19 November 2026. Baca peraturan lengkapnya dan perubahannya di Justisio.