Unit 4 dari 12, sekitar 28 menit

Hak ulayat dan tanah masyarakat hukum adat

Hak ulayat adalah hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dan wilayahnya. UUD 1945 dan UUPA mengakuinya dengan syarat: sepanjang kenyataannya masih ada, sesuai kepentingan nasional dan negara, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam PP 18/2021, tanah ulayat adalah tanah yang tidak dilekati hak atas tanah, dan di atasnya dapat ditetapkan hak pengelolaan bagi masyarakat hukum adat. UU 10/2026 menambahkan reforma agraria bagi masyarakat adat, termasuk pencatatan tanah adat. Putusan MK 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara.

Pelajari unit ini

Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.

Setelah unit ini, kamu bisa

  • Menjelaskan dasar konstitusional dan dasar UUPA bagi pengakuan hak ulayat.
  • Menguraikan syarat pengakuan hak ulayat menurut Pasal 3 UUPA dan perbedaannya dengan hak perseorangan.
  • Menerapkan pengaturan tanah ulayat dalam PP 18/2021 dan UU 10/2026 pada kasus masyarakat adat.

Yang dibahas

  1. Pengakuan masyarakat hukum adat dalam konstitusi
  2. Hak ulayat dalam Pasal 3 UUPA
  3. Unsur dan ciri hak ulayat
  4. Hak ulayat dalam sistem hak atas tanah
  5. Reforma agraria bagi masyarakat adat dalam UU 10/2026
  6. Putusan MK 35/PUU-X/2012 dan hutan adat
  7. Contoh kasus: Wilayah adat dan perkebunan

Contoh soal

Manakah yang BUKAN syarat pengakuan masyarakat hukum adat menurut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945?

  1. A. Sepanjang masih hidup.
  2. B. Sesuai dengan perkembangan masyarakat.
  3. C. Harus terdaftar sebagai badan hukum perseroan terbatas.
  4. D. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lihat jawaban dan alasannya
A. Kurang tepat
Salah. Syarat ini disebut tegas dalam ayat (2).
B. Kurang tepat
Salah. Syarat ini juga disebut tegas dalam ayat (2).
C. Benar
Benar. Ayat (2) tidak mensyaratkan bentuk perseroan; yang disyaratkan adalah keberadaan nyata dan kesesuaian dengan negara kesatuan.
D. Kurang tepat
Salah. Syarat ini disebut tegas dalam ayat (2).

Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.

Istilah kunci

Hak ulayat
Hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya yang meliputi tanah, air, dan sumber daya di dalamnya.
Masyarakat hukum adat
Kelompok yang terikat adat, wilayah, dan lembaga adatnya sendiri.
Tanah ulayat
Tanah di wilayah masyarakat hukum adat yang masih ada dan belum dilekati hak atas tanah.
Beschikkingsrecht
Istilah Belanda untuk hak masyarakat hukum adat menguasai wilayahnya.
Hutan adat
Hutan di wilayah masyarakat hukum adat, bukan hutan negara menurut putusan MK 35/PUU-X/2012.
Wilayah adat
Kesatuan teritorial masyarakat adat yang meliputi tanah, hutan, perairan, dan sumber dayanya.

Dasar hukum

Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.