Unit 4 dari 12, sekitar 28 menit
Hak ulayat dan tanah masyarakat hukum adat
Hak ulayat adalah hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dan wilayahnya. UUD 1945 dan UUPA mengakuinya dengan syarat: sepanjang kenyataannya masih ada, sesuai kepentingan nasional dan negara, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam PP 18/2021, tanah ulayat adalah tanah yang tidak dilekati hak atas tanah, dan di atasnya dapat ditetapkan hak pengelolaan bagi masyarakat hukum adat. UU 10/2026 menambahkan reforma agraria bagi masyarakat adat, termasuk pencatatan tanah adat. Putusan MK 35/PUU-X/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan hutan negara.
Unit ini perlu langganan. Unit pertama mata kuliah ini gratis.
Setelah unit ini, kamu bisa
- Menjelaskan dasar konstitusional dan dasar UUPA bagi pengakuan hak ulayat.
- Menguraikan syarat pengakuan hak ulayat menurut Pasal 3 UUPA dan perbedaannya dengan hak perseorangan.
- Menerapkan pengaturan tanah ulayat dalam PP 18/2021 dan UU 10/2026 pada kasus masyarakat adat.
Yang dibahas
- Pengakuan masyarakat hukum adat dalam konstitusi
- Hak ulayat dalam Pasal 3 UUPA
- Unsur dan ciri hak ulayat
- Hak ulayat dalam sistem hak atas tanah
- Reforma agraria bagi masyarakat adat dalam UU 10/2026
- Putusan MK 35/PUU-X/2012 dan hutan adat
- Contoh kasus: Wilayah adat dan perkebunan
Contoh soal
Manakah yang BUKAN syarat pengakuan masyarakat hukum adat menurut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945?
- A. Sepanjang masih hidup.
- B. Sesuai dengan perkembangan masyarakat.
- C. Harus terdaftar sebagai badan hukum perseroan terbatas.
- D. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Lihat jawaban dan alasannya
- A. Kurang tepat
- Salah. Syarat ini disebut tegas dalam ayat (2).
- B. Kurang tepat
- Salah. Syarat ini juga disebut tegas dalam ayat (2).
- C. Benar
- Benar. Ayat (2) tidak mensyaratkan bentuk perseroan; yang disyaratkan adalah keberadaan nyata dan kesesuaian dengan negara kesatuan.
- D. Kurang tepat
- Salah. Syarat ini disebut tegas dalam ayat (2).
Di dalam unit, setiap bacaan singkat diikuti soal seperti ini.
Istilah kunci
- Hak ulayat
- Hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya yang meliputi tanah, air, dan sumber daya di dalamnya.
- Masyarakat hukum adat
- Kelompok yang terikat adat, wilayah, dan lembaga adatnya sendiri.
- Tanah ulayat
- Tanah di wilayah masyarakat hukum adat yang masih ada dan belum dilekati hak atas tanah.
- Beschikkingsrecht
- Istilah Belanda untuk hak masyarakat hukum adat menguasai wilayahnya.
- Hutan adat
- Hutan di wilayah masyarakat hukum adat, bukan hutan negara menurut putusan MK 35/PUU-X/2012.
- Wilayah adat
- Kesatuan teritorial masyarakat adat yang meliputi tanah, hutan, perairan, dan sumber dayanya.
Dasar hukum
- UUD 1945: Pasal 18B, 28I
- UU 5/1960 UUPA: Pasal 2, 3
- PP 18/2021 Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Sarusun, Pendaftaran Tanah: Pasal 1, 4, 5, 10
- UU 10/2026 Pengaturan Reforma Agraria: Pasal 22, 24, 25
Teks resmi di Justisio. Aturan sesuai yang berlaku per 12 November 2026.